“Penegakan hukum, bukan soal KALAH atau MENANG”
SADDAN Sitorus SH — alumni Fakultas Hukum Universitas Simalungun [USI] wisuda tahun 2014 — menyebutkan, cita-citanya sebenarnya ingin menjadi abdi negara di institusi kepolisian.
“Cita-cita polisi, yang kulamar tentara, dan yang jadi pengacara. Unik sebenarnya. Tetapi, tetap di koridor penegak hukum,” kata Saddan Sitorus kepada Segaris.co pada Sabtu [19/07/2025].
Kemudian, saat kuliah — sekitar setahun — Saddan Sitorus sempat juga “berkecimpung” di dunia jurnalistik.
“Tidak lama jadi jurnalis, karena pada Februari 2015, saya putuskan berangkat ke Jakarta. Saya berhasil mendapatkan status keadvokatan di Peradi yang dipimpin Otto Hasibuan,” kata Saddan Sitorus yang menegaskan bahwa pengacara itu profesi.
Di Jakarta, Saddan Sitorus bekerja di perusahaan pertambangan sembari mengikuti sekolah pengacara.
“PKPA namanya, semacam kursus kepengacaraan, selama 6 bulan,” katanya.
Untuk menambah pengalaman kepengacaraan, sambil kerja, Saddan Sitorus bergabung dengan kantor hukum Leonard & Co yang berkantor di kawasan Kuningan.
“Leonard & Co kuasa hukum perusahaan pertambangan tempat saya bekerja. Karena itu, saya putuskan untuk bergabung, tiga tahun saya di sana,” kata Saddan Sitorus yang menjelaskan bahwa dalam kesibukan bekerja, dia juga aktif sebagai pengurus pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia [GMKI] 2016-2018, sebagai Sekretaris Fungsi Aksi dan Pelayanan.
Menambah literasi kepengacaraan
Bagi Saddan Sitorus, sebagai seorang pengacara, dirinya harus konsisten dalam menambah literasi kepengacaraan.
Ayah dari sepasang anak itu, memahami bahwa setiap pengacara memiliki langgam kepengacaraan yang berbeda. Untuk itulah, Saddan Sitorus memutuskan bergabung di sejumlah kantor pengacara.
Setelah 3 tahun bersama Leonard & Co, Saddan Sitorus pun memutuskan untuk bergabung di kantor pengacara Leonard Priantoro.
“Saya konsisten, bahwa untuk menambah literasi kepengacaraan, saya harus bergabung di beberapa kantor pengacara,” kata Saddan Sitorus yang pernah memimpin GMKI Kota Pematangsiantar – Kabupaten Simalungun pada periode 2013-2015 itu.
Setahun bergabung di Leonard Priantoro, aktifitas kepengacaraannya terganggu karena tersebarnya virus Covid-19.
Buka kantor “Saddan Perum” dan gabung di LQ Indonesia Lawfirm
Usai masalah Covid-19, Saddan Sitorus membuka kantor pengacara yang diberi nama “Saddan Perum”.
“Sesudah Covid, saya buka kantor sendiri, dengan nama Saddan Perum,” kata Saddan Sitorus yang menjelaskan kata Perum itu, diambilnya dari domisilinya di Perumnas Batu VI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
Sembari buka kantor sendiri, Saddan Sitorus bergabung dengan LQ Indonesia Lawfirm yang foundernya, advokat almarhum Alvin Lim.
Founder Quotient Fund itu mengakui jasa-jasa Saddan Sitorus selama menjadi advokat LQ Indonesia Lawfirm. Alvin Lim menyebut Saddan Sitorus merupakan salah satu lawyer terbaik LQ.
Dalam perjalanan kepengacaraannya, Saddan Sitorus terlibat aktif dalam penanganan masalah hukum investasi gagal bayar, diantaranya Khresna Life, Khresna Skuritas, Indo Surya, dan Mahkota.
“Pokonya ada beberapa kasus investasi gagal bayar yang kita tangani,” katanya.
Karena posisinya sebagai partner di LQ Indonesia Lawfirm, Saddan Sitorus tidak terikat, sehingga dia lebih leluasa bergerak sebagai lawyer corporate, yang lebih tepatnya sebagai legal corporate.
Legal auditor
Saddan Sitorus menjelaskan dalam konsisten kerja penangan masalah hukum, dirinya fokus pada posisi legal auditor.
“Tugas legal auditor ini, mencari sedetail mungkin apa akar masalah. Kemudian mengupas, mencari materinya, dasar hukumnya, apa yang dilanggar, mengevaluasi dan mencari solusi. Jadi, saya sudah dengan pola kerja seperti itu, dalam menangani masalah hukum,” katanya.
Saddan Sitorus menjelaskan pola kerja itu, dilakukannya dalam setiap masalah hukum yang ditanganinya.
“Karena dengan cara itulah, akan terwakili kebenaran. Artinya begini, kalau kita bicara tentang nasib seseorang, kan hukum di zaman modern ini, bahwa yang benar itu dianggap menang, dan yang salah itu dianggap kalah. Belum tentu. Hal inilah yang perlu kita perbaiki dalam sistem dan tatanan hukum di negara ini,” kata Saddan Sitorus.
Menurutnya, untuk itu perlu meningkatkan kemampuan menggali potensi, menggali analisa, sehingga tidak ada yang terlewati hak-hak hukum tersebut.
“Agar tidak terlewati hak atas kepastian hukum dan keadilan hukum itu. Perkara itu memang harus mengakar dan kita pahami. Jika ada pelanggaran terhadap undang-undang, kita harus pertahankan undang-undang itu, sekalipun kita harus diperhadapkan dengan jabatan dan komando. Kita bisa menerapkan dan mempertahankannya, tidak perlu merasa takut, apalagi harus mundur,” katanya.
Penegakan hukum bukan soal kalah atau menang
Saddan Sitorus mengungkapkan, masalah penegakan hukum, bukan soal kalah atau menang.
“Ini masalah keyakinan. Saya itu, orang yang paling sering menolak perkara. Kenapa. Kalau dia salah dan tidak jujur, kenapa harus kita bela. Kalau salah dan mengakuinya, maka mari bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk pendampingan hukumnya. Karena yang mau kita bela itu, bukan sebatas kita dibayar, tetapi yang mau kita bela adalah hak-hak hukum itu,” katanya.
Saddan Sitorus mengungkapkan, bahwa sering ditemui para penegak hukum yang tidak memahami tentang hukum, memberikan produk hukum yang salah.
“Hal ini yang harus perlu kita anulir, karena hal tersebut sangat memberatkan. Seakan-akan apa yang sudah tertulis, menjadi satu kebenaran. Padahal sebuah pengalaman, tidak serta merta menjadi sebuah teori pembenaran. Jadi, sebagai pengacara, saya ini berpartisipasi agar hukum dapat ditegakkan,” kata Saddan Sitorus yang saat ini sedang dalam tahapan menyelesaikan pendidikan magister hukum itu.
Menurutnya, yang menarik dalam dunia kepengecaraan ini, adalah bagaimana dirinya berjuang dalam penegakan hukum yang ideal.
“Tantangan yang dihadapi, kita masih ketemu dengan oknum jaksa, hakim dan polisi yang berengsek. Menghadapi situasi ini, kita harus tenang dan berpikiran jernih. Menambah referensi dan mempercayai logika kita,” katanya.
Pesan yang disampaikannya, pengacara sebagai sebuah profesi harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum.
[Ingot Simangunsong/***]
