JAKARTA – SEGARIS.CO — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, meminta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk segera memberikan klarifikasi atas pernyataan yang diduga menyebut PDIP berada di balik penyebaran isu terkait kasus judi online.
Puan menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah dan meminta Budi Arie untuk tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan.
“Untuk menghindari fitnah, Pak Menteri tolong klarifikasi. Jangan bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/05/2025).
Menata Suara di 2029 melalui JALUR MARSIADAPARI: gagasan Dasa M. Sinaga, SE
Pernyataan Puan muncul setelah beredarnya rekaman suara yang diduga merupakan percakapan antara Budi Arie dan seorang jurnalis.
Dalam rekaman tersebut, terdengar Budi Arie menyebut adanya upaya framing terhadap dirinya seolah menerima komisi dari aktivitas judi online, yang dituding dilakukan oleh PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan.
Nama Budi Arie juga sempat disebut dalam persidangan kasus judi online dengan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony.
Dalam persidangan itu, Budi Arie diduga mengetahui pemblokiran situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta disebut menerima jatah komisi 50 persen untuk pengamanan aktivitas ilegal tersebut.
Meski enggan berspekulasi mengenai motif di balik tudingan itu, Puan menegaskan pentingnya klarifikasi secara terbuka.
“Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” tegasnya.
Tudingan terhadap PDIP tersebut memicu reaksi keras dari kader partai. Dalam rapat Komisi VI DPR RI, sejumlah anggota Fraksi PDIP mengecam pernyataan Budi Arie dan menuntut permintaan maaf dalam waktu 1×24 jam.
Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut ikut tersinggung atas tudingan tersebut. Beberapa kader diketahui telah melaporkan Budi Arie ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik.
Menanggapi langkah hukum yang diambil kader PDIP, Puan menyatakan tidak keberatan dan menilai itu sebagai upaya menjaga nama baik partai serta menghindari fitnah.
“Silakan saja, langkah hukum bisa diambil untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diharapkan. Karena menyebutkan satu nama atau institusi tanpa bukti tentu dapat menyakiti banyak pihak,” pungkasnya.[RED/***]
