MEDAN — SEGARIS.CO — Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi menghadiri Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (20/03/2025).
Konsultasi Publik dibuka Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, disaksikan Wakil Gubernur H. Surya, Ketua DPRD Provinsi Sumut Hj. Erny Aryanti dan Kepala Bappelitbang Sumut, Alfi Syahriza.
Di luar forum, Wesly Silalahi menegaskan bahwa konsultasi publik ini menjadi momen strategis bagi daerah untuk menyampaikan gagasan pembangunan.
“Proses ini akan menghasilkan berbagai masukan yang optimal guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pematangsiantar hingga 2029,” ujarnya.
Ia pun menegaskan komitmennya dalam membangun Pematangsiantar yang lebih Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah, termasuk Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, dalam mendukung pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara.
Selain itu, juga ditandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dan Universitas Negeri Medan (Unimed) dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan di Sumut.
Sinergi pembangunan untuk Sumut maju dan berkelanjutan
Gubernur menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menggarisbawahi konsep Trisula Pembangunan, yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Untuk mewujudkan Trisula Pembangunan, kita akan menjalankan delapan Astacita, 17 program prioritas, serta 320 program kerja yang telah dirancang,” ujar Bobby.
Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi Sumut dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp73,57 juta di tahun 2024 menjadi Rp115,3 juta pada tahun 2029.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat dari 5,03 persen pada 2024 menjadi rata-rata 6,8 persen pada 2029.
“Kita harus membangun kolaborasi yang solid untuk menjadikan Sumut lebih maju dan berkelanjutan,” tegasnya.
Peran strategis konsultasi publik dalam perencanaan daerah
Kepala Bappelitbang Sumut, Alfi Syahriza, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026.
“Tujuannya adalah menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang akuntabel,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Sumut, Erny Aryanti, menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.
Forum ini dipandu moderator Oktavia Siska Yanti, yang menjabat sebagai Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappelitbang Sumut.
Sementara itu, sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Dr. Rudi Brando Hutabarat, Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, SSos, MSi, Yudha Johansyah, dan Dr. Dicky Anugrah, SSos, MSP.
Diharapkan, hasil dari Konsultasi Publik ini dapat menjadi rekomendasi strategis yang mampu membawa Sumatera Utara menuju pembangunan yang unggul, maju, dan berkelanjutan. [Ingot Simangunsong/***]
