JAKARTA — SEGARIS.CO — Mantan Gubernur Jawa Tengah 2013-2023, Ganjar Pranowo, menyoroti persoalan anggaran pendidikan di Indonesia yang dinilainya masih belum memadai.
Dalam pandangannya, pendidikan merupakan fondasi utama bangsa yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Republik ini berdiri untuk mendidik rakyatnya agar menjadi bangsa yang cerdas, terampil, bermoral, dan bermartabat,” ungkap Ganjar dalam acara Berembuk Berdampak 10 Tahun Seruni yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) di Balai Sidang UI, Depok, Senin (25/11/2024).
Ganjar menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga alat strategis untuk mengangkat martabat bangsa di mata dunia.
Namun, ia menilai anggaran pendidikan saat ini masih jauh dari standar yang ideal.
Anggaran pendidikan masih di bawah standar UNESCO
Ganjar memaparkan, meski alokasi anggaran pendidikan Indonesia pada 2024 telah mencapai 20% dari APBN, atau sekitar Rp665 triliun, angka tersebut masih di bawah standar yang ditetapkan UNESCO.
Menurut UNESCO, anggaran pendidikan idealnya berada di kisaran 4-6% dari GDP, sementara Indonesia baru mencapai 2-3,5% dari GDP.
“Anggaran Rp665 triliun memang tampak besar, tetapi masih jauh dari standar internasional. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengoptimalkan alokasi yang ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ganjar menguraikan distribusi anggaran tersebut yang tersebar ke berbagai pos, di antaranya:
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp346 triliun (52%)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp98 triliun (15%)
Pengeluaran Pembiayaan: Rp76 triliun (12%)
Kementerian Agama: Rp62 triliun (9%)
Belanja Non-Kementerian/Lembaga: Rp47 triliun (7%)
Kementerian/Lembaga lain: Rp32 triliun (5%)
Ganjar mencatat bahwa anggaran tersebut tersebar di 22 kementerian dan lembaga, yang menurutnya justru mengurangi efektivitas program pendidikan.
Harapan untuk penataan anggaran di masa depan
Melihat kondisi ini, Ganjar menyarankan pemerintah ke depan untuk menata ulang pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih fokus dan terarah.
Ia berharap alokasi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Dengan alokasi 20% dari APBN, pemerintah pusat harus memastikan anggaran ini dikelola lebih efektif dan tepat sasaran. Reformasi pengelolaan anggaran menjadi sangat mendesak,” kata Ganjar.
Komentar Ganjar ini menjadi pengingat penting akan urgensi reformasi pendidikan demi menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. [RE/***]
