Oleh | HERRY CHANDRA ST
MENENTUKAN UMKM yang berhak menerima bantuan pelunasan utang memerlukan kriteria dan mekanisme yang jelas agar bantuan tepat sasaran.
Berikut adalah tanggapan mengenai hal ini serta kelebihan dan kelemahan, beserta cara menentukan UMKM yang layak dibantu.
Kelebihan pelunasan utang UMKM dengan dana Negara
1. Dukungan untuk Sektor Ekonomi Kecil yang Rentan
UMKM, terutama yang kecil dan mikro, sering menghadapi kesulitan keuangan akibat kurangnya modal dan akses pembiayaan yang terjangkau. Pelunasan utang dapat menjadi solusi untuk membantu UMKM ini tetap beroperasi.
2. Mengurangi Jumlah Kredit Macet (Non-Performing Loan).
Bantuan pelunasan utang UMKM bisa membantu mengurangi angka kredit macet di sektor perbankan atau lembaga keuangan yang mendanai UMKM. Ini membantu menjaga kesehatan sektor keuangan.
3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi
Dengan bantuan pelunasan utang, UMKM dapat kembali berproduksi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada perputaran ekonomi. Hal ini sangat bermanfaat terutama dalam masa pemulihan ekonomi pasca-krisis.
Kelemahan pelunasan utang UMKM dengan dana Negara
1. Beban terhadap anggaran Negara
Penggunaan dana APBN untuk pelunasan utang UMKM dapat membebani anggaran negara. Pengalokasian dana ini mungkin mengurangi anggaran untuk kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
2. Risiko Moral Hazard
Jika UMKM merasa bahwa pemerintah akan selalu membantu dalam masalah utang, mereka mungkin kurang hati-hati dalam pengelolaan keuangan.
Hal ini bisa mendorong pengambilan utang yang berlebihan dengan harapan bahwa pemerintah akan menanggungnya di masa depan.
3. Tidak merata atau tepat sasaran
Jika tidak ada mekanisme yang ketat, bantuan ini bisa disalurkan kepada UMKM yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan atau kepada pihak yang memanfaatkan celah kebijakan.
4. Ketergantungan pada bantuan Pemerintah
UMKM yang terus mendapatkan bantuan pelunasan utang bisa menjadi kurang mandiri dan lebih bergantung pada dukungan pemerintah, mengurangi daya saing mereka di pasar.
Cara menentukan UMKM yang layak dibantu
Untuk menyalurkan bantuan secara tepat, berikut beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan UMKM yang layak mendapatkan pelunasan utang:
1. Prioritaskan sektor terdampak krisis
UMKM yang bergerak di sektor yang sangat terdampak oleh kondisi ekonomi atau krisis tertentu, seperti sektor pariwisata dan transportasi selama pandemi COVID-19, bisa dijadikan prioritas utama.
2. Menganalisis kemampuan pengelolaan keuangan
UMKM yang memiliki track record keuangan yang baik, seperti yang menunjukkan kesungguhan dalam pembayaran utang sebelum masa sulit, bisa menjadi indikator bahwa mereka serius menjalankan usaha.
3. Berdasarkan skala usaha dan jumlah tenaga kerja
UMKM yang benar-benar kecil dan mikro, serta yang memiliki jumlah tenaga kerja tertentu, bisa diberikan prioritas agar membantu mempertahankan lapangan kerja.
4. Lokasi usaha dan dampak sosial ekonomi
Bantuan juga bisa diberikan berdasarkan lokasi usaha UMKM, seperti yang berada di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang memiliki akses terbatas ke sumber daya dan pasar.
5. Penggunaan dana untuk pengembangan usaha
UMKM yang menggunakan bantuan pelunasan utang untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha—seperti pembelian bahan baku atau investasi dalam produktivitas—bisa diberi prioritas untuk membantu mereka bertahan dalam jangka panjang.
Jenis UMKM yang ditanggung dalam program bantuan Pemerintah
Pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM yang dianggap strategis dan berperan penting dalam perekonomian, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
1. Sektor Pertanian:
UMKM pertanian yang memproduksi tanaman pangan (misalnya padi, jagung, sayuran).
Hortikultura, seperti usaha kecil dalam produksi buah-buahan, tanaman hias, dan sayuran segar.
Usaha pasca-panen, misalnya usaha penggilingan padi dan pengemasan produk pertanian.
2. Sektor Peternakan:
Peternakan kecil dan menengah yang memelihara sapi, kambing, domba, unggas (ayam dan itik).
Pengolahan hasil peternakan, seperti susu dan daging.
Industri terkait pakan ternak dan usaha pengolahan produk peternakan, seperti keju atau olahan daging.
3. Sektor Perikanan:
Budidaya perikanan, seperti budidaya ikan air tawar, ikan laut, dan udang.
Nelayan kecil yang menangkap ikan di laut atau sungai.
Pengolahan hasil perikanan, seperti pengasapan ikan, pengalengan, atau pembuatan produk olahan (misalnya kerupuk ikan atau abon ikan).
Kesimpulan
Pelunasan utang untuk UMKM dengan dana negara bisa membantu pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas usaha kecil, namun kebijakan ini memiliki kelemahan yang perlu dikelola dengan bijak.
Dengan menetapkan kriteria yang jelas, seperti skala usaha, sektor terdampak, dan dampak sosial ekonomi, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian.
Penulis, HERRY CHANDRA ST, Founder dan Ketua Umum BADAN UMKM INDONESIA [BUMI]
