SAMOSIR — SEGARIS.CO — Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Samosir, Rohani Bakkara, angkat bicara terkait nasib 766 Tenaga Harian Lepas (THL) pasca unjuk rasa yang digelar di kantor DPRD Samosir, Rabu (02/10/2024).
Ia menjelaskan bahwa solusi tengah dipersiapkan pemerintah kabupaten guna menjawab keresahan para tenaga honorer tersebut.
Rohani mengungkapkan, anggaran untuk THL Samosir awalnya tidak tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
“Dalam rapat yang dipimpin Sorta Siahaan pada Mei 2024, DPRD Samosir menegaskan bahwa jika anggaran untuk THL tidak dapat dimasukkan ke APBD murni, maka langkah lain akan ditempuh melalui perubahan anggaran (P-APBD) dengan melibatkan lembaga DPR RI,” kata Rohani Bakara kepada Segaris.co, Kamis (03/10/2024).
Sebagai tindak lanjut, pada 26-29 Mei 2024, sejumlah anggota dewan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
Berderai air mata, Aksi THL desak kepastian ujian PPPK dan sahkan P – APBD Samosir
Rapat bersama Komisi I DPR RI berlangsung pada 27 Mei, sementara pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dilakukan sehari setelahnya.
Dalam pertemuan ini, pemerintah Samosir memohon agar aplikasi e-formasi dibuka kembali guna memasukkan kuota tenaga honorer daerah tersebut.
Namun, rapat P-APBD yang dijadwalkan untuk membahas anggaran ini menemui kendala. Sidang tidak kuorum sehingga proses anggaran dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi THL terhambat.
Pada saat rapat unjuk rasa yang dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dan pejabat pemerintah kabupaten, termasuk Hotraja (Asisten 2), persoalan ini kembali dibahas.
Meskipun Bupati Vandiko T. Gultom tengah menjalani cuti, ia tetap menegaskan melalui komunikasi dengan jajarannya bahwa proses seleksi PPPK harus dilanjutkan dan diawasi dengan baik.
“Ujian PPPK harus terus berjalan dan diawasi ketat. Seluruh THL diharapkan dapat mengikuti ujian dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar,” tegas Vandiko.
Rohani juga mendorong para THL untuk terus mempersiapkan diri, terutama dalam menguasai keterampilan komputer yang akan digunakan dalam ujian seleksi.
Ia mengingatkan pentingnya semangat dan persiapan maksimal guna memanfaatkan kesempatan ini.
Dalam masa pemerintahan Vandiko, sudah ada 628 THL yang berhasil diangkat menjadi ASN atau PPPK, yang terdiri dari tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian.
Tahun ini, seleksi PPPK akan kembali dibuka dengan kuota 170 orang, yang mencakup 80 kuota untuk tenaga pendidikan, 70 kuota untuk tenaga teknis, dan 20 kuota untuk tenaga kesehatan tambahan.
Proses seleksi diharapkan tetap berjalan setelah Vandiko kembali menjabat usai cuti, sehingga total THL yang diangkat menjadi ASN/PPPK mencapai 798 orang.
Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal proses ini hingga seluruh THL mendapatkan kepastian terkait status kepegawaian mereka. [Sri Intan Sinaga/***]
