JAKARTA — SEGARIS.CO — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya menyesal tidak melakukan uji psikologi terhadap Joko Widodo (Jokowi) saat mencalonkannya sebagai kepala daerah di masa lalu.
“Dulu, ketika kami mencalonkannya sebagai wali kota, uji psikotes belum diterapkan, jadi kami tidak sempat melihat aspek psikologisnya. Saat ini, psikotes sudah menjadi bagian dari proses seleksi,” ujar Hasto dalam sebuah diskusi di Teater Utan Kayu, Jakarta, pada Kamis malam (12/09/2024).
Hasto menjelaskan bahwa ada teori dalam ilmu politik yang menyatakan bahwa perilaku politik seseorang sangat dipengaruhi oleh perjalanan hidupnya sejak awal.
Sabar MANGADOE: “Rasanya tak mungkin Prabowo Subianto mau jadi bonekanya mantan Presiden”
Hal ini, katanya, memengaruhi sikap politik individu tersebut di masa kini.
“Namun, demokrasi elektoral yang lebih menitikberatkan pada popularitas individu daripada program, sering kali menciptakan jebakan psikologis,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengakui bahwa PDIP telah meminta maaf kepada masyarakat sebagai partai yang mengusung Jokowi dalam berbagai jabatan.
Permintaan maaf ini disampaikan karena sikap Jokowi, yang kini dianggap berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi, telah menimbulkan kekecewaan.
Hasto menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut sudah disampaikan dalam rapat kerja nasional (rakernas) PDIP beberapa waktu yang lalu.
“Pada rakernas terakhir, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kenyataan bahwa karakter seseorang bisa berubah. Dahulu naik pesawat komersial biasa, sekarang sudah carter,” ungkapnya.
Hasto juga menegaskan bahwa PDIP telah melakukan berbagai koreksi terhadap kesalahan yang berdampak pada situasi politik saat ini. Dia mengakui bahwa kekuasaan memang bisa mengubah seseorang.
Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap konsisten dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi.
Ia menyebut, meskipun PDIP berada dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, partai tersebut tetap kritis dan kerap dianggap sebagai oposisi.
“Sejak awal, sikap PDIP dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selalu kritis. Kami, misalnya, menolak kebijakan impor beras dan lebih mengedepankan kedaulatan rakyat,” kata Hasto. [RE/***]
