Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menunjukkan kepeduliannya terhadap pekerja rentan yang tidak menerima upah dengan memberikan kartu BPJS gratis.
SAMOSIR – SEGARIS.CO – BUPATI SAMOSIR menyerahkan kartu BPJS gratis kepada pekerja rentan di halaman Kantor Bupati Samosir pada Rabu, 10 Juli 2024.
Sebanyak 1.512 kartu BPJS Ketenagakerjaan gratis diberikan, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Program ini bertujuan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja kategori rentan bisa bekerja dengan tenang dan produktif, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.
Upaya ini juga bagian dari langkah Pemkab Samosir untuk menurunkan angka kemiskinan melalui kerjasama dengan BPJS.
Bupati menjelaskan bahwa keputusan memberikan BPJS ini didasari oleh pengalaman saat terjadi kecelakaan kerja di lingkungan Pemkab Samosir, di mana santunan dari BPJS sangat membantu keluarga korban.
“Saya melihat manfaat besar dari BPJS ini, sehingga memutuskan untuk memperluas cakupannya ke masyarakat umum yang pekerjaannya rentan,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa program BPJS gratis ini diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2024 agar dapat dianggarkan dalam APBD.
“Program ini baru pertama kali ada di Pemkab Samosir sebagai bentuk komitmen kami untuk memperhatikan keselamatan pekerja rentan,” katanya.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Pematang Siantar, Arie Toteles Sitinjak, menekankan pentingnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai perlindungan bagi pekerja.
“BPJS ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya pengobatan, sehingga mengurangi risiko munculnya kemiskinan baru,” jelas Arie.
Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim untuk 10 kasus kematian dengan total dana Rp420 juta dan beasiswa Rp60,5 juta.
Kadis Kopnakerindag, Rista Sitanggang menjelaskan bahwa penerima manfaat berasal dari seluruh desa/kelurahan di sembilan kecamatan, mencakup berbagai profesi seperti nelayan, petani, supir, pekerja bengkel, tukang becak, ojek, petugas sosial, dan lainnya.
“Pemberian BPJS ini dilakukan berdasarkan usulan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan DTKS dan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Rista.
Acara tersebut dihadiri Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Plt Kadis Ketapang Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kepala Satpol PP Rudimatho Limbong, Kepala BPKPD Melva Siboro, para camat, kepala desa, dan penerima manfaat. [Hatoguan Sitanggang/***]
