JAKARTA – SEGARIS.CO – Tim Pengawas Haji DPR RI (Timwas Haji) menyoroti penggunaan bahan makanan impor untuk jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengkritik impor bahan makanan dari Thailand dan Vietnam, yang menurutnya mencerminkan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani lokal.
Luluk menekankan bahwa dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat banyak, kebutuhan akan pasokan makanan juga besar selama musim haji.
“Mengapa tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?” ujar anggota Fraksi PKB ini dalam keterangan tertulis pada Ahad, 9 Juni 2024.
Timwas Haji DPR baru saja melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan haji di Madinah, Arab Saudi pada Sabtu, 8 Juni 2024, termasuk inspeksi makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah.
Luluk menyayangkan penggunaan bahan makanan impor dari Thailand dan Vietnam untuk jemaah haji Indonesia. Ia berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan makanan jemaah haji dengan menggunakan bahan pangan dari dalam negeri.
Menurut Luluk, pemerintah harus mampu memperluas dan memperkuat jejaring impor agar bahan makanan dari Indonesia dapat dikirim ke Arab Saudi. “Thailand dan Vietnam mendapatkan keuntungan dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka terhadap jumlah jemaah haji relatif kecil,” kata Luluk.
Luluk mempertanyakan kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengirim bahan pangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah terlihat mengalami kesulitan dalam mengekspor bahan baku untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia.
“Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah untuk mempermudahnya? Jika perlu, negara bisa memberikan subsidi sehingga bahan baku tidak perlu diimpor dari Thailand,” ujar Luluk. Timwas Haji DPR juga berencana mengecek ke Kementerian Perdagangan untuk memastikan ada atau tidaknya kendala dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Arab Saudi.
Luluk juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengevaluasi kemungkinan mereka bisa memenuhi kebutuhan makanan jemaah haji Indonesia.
“Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang,” tutup Luluk. [RE/***]
