JAKARTA – SEGARIS.CO.- PEMERINTAH mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan pekerja mereka dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat Mei 2027.
Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.
Setelah terdaftar sebagai peserta, pekerja diwajibkan membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji, dengan rincian 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen dipotong dari gaji karyawan.
KEKUATAN BESAR… Martua Sitanggang dan Edison Sinaga bersatu untuk Pilkada Samosir
Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).
Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, simpanan Tapera bisa dicairkan ketika masa kepesertaan pekerja berakhir.
“Dana akan dikembalikan kepada peserta Tapera setelah masa kepesertaan mereka berakhir, berupa simpanan pokok beserta hasil pemupukannya,” jelas Heru dalam keterangan resminya pada Senin (27/05/2024).
Peraturan mengenai waktu pencairan simpanan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP Tapera.
“Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera, adalah simpanan periodik yang dilakukan oleh Peserta dalam jangka waktu tertentu dan hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan beserta hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir,” bunyi peraturan tersebut.
Ada empat kondisi yang menyebabkan berakhirnya kepesertaan Tapera, sesuai Pasal 23 PP Tapera:
1. Pekerja telah pensiun;
2. Pekerja Mandiri telah mencapai usia 58 tahun;
3. Peserta meninggal dunia;
4. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.
Peserta yang masa kepesertaannya berakhir sesuai dengan kondisi tersebut berhak mencairkan simpanan pokok Tapera beserta hasil pemupukannya. [RE/***]
