JAKARTA – SEGARIS.CO – Tim Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar menghadirkan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebagai ahli dalam sengketa hasil Pilpres 2024.
Dia menyoroti isu bantuan langsung tunai (BLT) el nino yang diduga hanya untuk memenangkan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan politisasi bansos secara vulgar.
Sidang tersebut digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (01/04/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Pencalonan Gibran Rakabuming Raka TIDAK SAH dari segi Hukum Administrasi
Faisal Basri membuka pernyataannya dengan mengungkit konsep politik gentong babi atau pork barrel, yang ia klaim terjadi di Amerika Serikat.
Menurutnya, fenomena ini muncul saat anggota parlemen ingin terpilih kembali dengan memasukkan banyak proyek beranggaran besar di daerah pemilihannya.
Meski demikian, Faisal menyebut bahwa pork barrel di Indonesia dilakukan dengan cara berbeda, yaitu melalui pemberian bansos, seperti BLT el nino.
Dia menyoroti bahwa keputusan memberikan BLT el nino pada masa tertentu, seperti saat fenomena el nino mereda, menunjukkan motif politik dalam upaya memperoleh dukungan.
Faisal juga menekankan bahwa keputusan pemerintah untuk mengimpor jutaan ton beras seharusnya tidak membuat harga beras naik, jika beras impor tersebut beredar di pasar dengan baik.
Dia menyoroti bahwa, meski Indonesia menghadapi berbagai bencana alam, seperti kekeringan dan banjir, luas lahan panen tetap tinggi, produktivitas naik, dan produksi beras hanya mengalami penurunan yang tidak signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa impor beras seharusnya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan.
Faisal juga menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terlibat dalam politisasi bansos pada Pilpres 2024, dengan aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pandangannya, tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan dukungan pada Pilpres 2024. [RE/***]
