JAKARTA – SEGARIS.CO – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
Menurutnya, kecurangan ini bermula dari tingkat puncak, dimana penguasa menggunakan berbagai instrumen hukum, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk memudahkan paslon nomor urut dua.
Dari tingkat puncak, terjadi skandal yang luar biasa, terutama pada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya independen dari intervensi kekuasaan.
Kisah tragis Pembunuh MERTUA di Deliserdang: pelaku COBA BUNUH DIRI
Namun, terdapat penyalahgunaan wewenang dari Presiden Jokowi yang memungkinkan intervensi, karena adanya hubungan kekeluargaan dengan Ketua MK saat itu, Anwar Usman.
“Sehingga, dari sembilan hakim MK, empat di antaranya memberikan dissenting opinion,” ungkap Hasto dalam konferensi pers bersama Sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/03/2024).
Hasto juga menyoroti peran Polri dalam Pilpres 2024, menyebutkan adanya campur tangan dari aparat negara yang seharusnya netral, terutama dari Polri, yang melakukan berbagai bentuk intimidasi yang merugikan institusi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Di sisi lain, menurut Hasto, terjadi money politic dan intimidasi yang berkelanjutan, bahkan saat ini masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok kritis.
“Oleh karena itu, sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud mengadakan pertemuan hari ini untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar-Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan berbagai proses politik serta pergerakan partai-partai pendukung Ganjar-Mahfud untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia,” kata Hasto. [RE/***]
