JAKARTA – SEGARIS.CO – Investor internasional semakin ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji-janji kampanye Pemilu telah memicu kekhawatiran akan anggaran yang meningkat dan potensi pemborosan dana.
Sejak pemungutan suara Pemilu ditutup pada 14 Februari, dana global telah mencabut sekitar US$1,1 miliar dari obligasi Indonesia, dengan arus keluar bersih dari obligasi asing terjadi dalam 16 dari 20 hari setelahnya.
Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan India mengalami arus masuk dana asing, sementara Thailand mengalami arus keluar sebesar US$502 juta pada periode yang sama.
Janji-janji dari calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, seperti rencana untuk memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak, telah membuat para investor waspada.
Terlibat dalam KASUS PENIPUAN Rp 1,3 miliar, status hukum Iptu S akan segera ditetapkan
Meski pun Prabowo berjanji akan mempertahankan disiplin fiskal, pengeluarannya diperkirakan bisa mencapai Rp460 triliun (US$29 miliar), melebihi seluruh defisit anggaran tahun 2023.
Para investor yang fokus pada pasar negara berkembang dan hedge fund telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi pelonggaran fiskal oleh pemerintah baru yang akan datang.
Mereka khawatir karena Prabowo dan timnya menjanjikan program makan siang gratis tanpa memberikan rincian tentang bagaimana program tersebut akan dibiayai.
Menurut Danny Suwanapruti, pakar strategi Goldman Sachs, “Meskipun ada manfaat kesehatan jangka panjang dari program makan siang gratis di sekolah, penting bahwa ekspansi fiskal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan–jadi kita harus mengamati janji-janji pengeluaran dengan hati-hati.”
Jon Harrison, direktur pelaksana untuk strategi makro pasar negara berkembang di GlobalData TS Lombard di London, mengatakan bahwa kekhawatiran akan konsolidasi fiskal dapat menyebabkan imbal hasil rupiah yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan biaya pendanaan untuk pemerintah Indonesia.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia saat ini, telah menghadapi tekanan karena defisit anggaran pascapandemi yang terus melampaui target awal.
Untuk mendanai kebijakan-kebijakan baru, Sri Mulyani mengatakan bahwa kesenjangan fiskal dapat melebar menjadi 2,45%-2,80% dari produk domestik bruto pada tahun 2025, dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 2,29%.
Selain itu, para investor juga akan memperhatikan pengumuman susunan kabinet di tengah spekulasi bahwa Sri Mulyani akan diganti.
Menurut Harrison, “Dia kredibel dan dihormati oleh pasar, jadi ada standar yang tinggi untuk penggantiannya.”
Ada juga tantangan hukum yang dibuat oleh pesaing presiden lainnya yang memperdebatkan deklarasi badan pemilihan umum bahwa Prabowo memenangkan pemilihan presiden bulan lalu, dengan menuduh adanya kecurangan dalam prosesnya. [narasumber: Bloomberg/RE/***]
