JAKARTA – SEGARIS.CO – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla [JK] berpendapat bahwa program-program yang diterapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak akan semuanya dilanjutkan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh JK dalam sebuah wawancara di ROSI yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV pada Kamis (07/03/2024).
“Tidak semuanya akan dilanjutkan. Tidak mungkin, terkecuali ingin mencetak uang secara berlebihan, namun akan berakibat inflasi yang tinggi seperti sebelumnya, bisa mencapai 100 persen jika ini dibiarkan terjadi, jika semua program ingin dibiayai,” ujar JK kepada Rosi.
JK menyatakan bahwa beban ekonomi di era pemerintahan Prabowo-Gibran, jika mereka resmi dilantik sebagai pemimpin berikutnya, akan sangat berat.
Dinas Perhubungan Simalungun dukung kehadiran KMP Julaga Tamba di kawasan Danau Toba
Menurutnya, kemungkinan besar akan muncul masalah ekonomi yang serius di masa mendatang.
Apalagi, tambah JK, masyarakat sudah terbiasa dengan berbagai subsidi dan bantuan sosial.
“Subsidi, termasuk subsidi BBM, secara kasar saya hitung mencapai 2.500 triliun. Itu saja,” ujar JK.
Di sisi lain, pendapatan pajak kita hanya sekitar 2.800 triliun. Jadi, bagaimana dengan sumber lainnya? Bagaimana dengan keuangan daerah? Bagaimana dengan pembangunan? Tidak akan ada sumber lainnya. Jika saya katakan ini sebagai bom waktu yang akan terjadi, ungkapnya.
Menurutnya, bom waktu dalam hal ekonomi akan segera meledak. Terutama jika Indonesia dihadapkan pada situasi ekonomi global yang menurun.
Hal ini akan menyebabkan pendapatan negara turun karena impor dan ekspor akan sulit, sehingga harga komoditas pun akan turun. Sementara itu, pengeluaran negara akan meningkat.
“Inilah yang akan dihadapi oleh pemerintah yang akan datang, sebagai akibat dari cara pemerintah saat ini mengatur ekonomi dan mengatasi masalahnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, JK mengungkapkan kekhawatirannya sebagai seorang yang berpengalaman dalam pemerintahan dan bisnis.
Ia juga berharap agar krisis ekonomi dan politik tidak terjadi secara bersamaan.
Oleh karena itu, ia berharap bahwa permasalahan politik saat ini tidak akan diabaikan dan bisa diselesaikan secara konstitusional.
“Saya tidak pesimis terhadap masyarakat, tapi saya pernah berada di dalam pemerintahan dan bisnis, mengerti bahwa angka-angka tersebut akan menjadi masalah bagi pemerintahan yang akan datang,” ujarnya.
JK menekankan agar krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 1966 tidak terulang kembali.
“Krisis bangsa selalu terjadi apabila krisis ekonomi dan politik terjadi bersamaan. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi lagi,” tegas JK. [RE/***]
