JAKARTA – SEGARIS.CO – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024, Achsanul Qosasi, telah didakwa atas tuduhan menerima suap atau melakukan pemerasan senilai Rp40 miliar terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya oleh BAKTI Kominfo.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (07/03/2024), jaksa mengungkapkan bahwa uang suap tersebut berasal dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, dengan sumber dana dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.
Pemberian uang dilakukan atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif. Ketiganya juga telah dijadikan terdakwa dalam kasus ini.
RE Siahaan TOLAK PUTUSAN Hakim Judex Factie PN Pematangsiantar, dan ajukan MEMORI BANDING
“Terdakwa Achsanul Qosasi diduga memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, yaitu berupa uang tunai sebesar US$2.640.000 atau setara dengan Rp40.000.000.000,” ujar jaksa.
Uang tersebut dimaksudkan agar Achsanul dapat memanipulasi hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2022 pada BAKTI Kominfo, sehingga tidak terdapat temuan kerugian keuangan negara.
Padahal, dalam PDTT tahun 2021, telah terungkap adanya potensi kerugian keuangan negara.
Jaksa juga menyebutkan bahwa Achsanul secara melawan hukum telah menyalahgunakan kekuasaannya, yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
Tindak pidana ini dilaporkan terjadi antara tahun 2021-2022 di Kantor BAKTI Wisma Kodel atau di Kantor BPK RI, serta bertempat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat.
Atas perbuatannya, Achsanul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor atau Pasal 12 B UU Tipikor. [RE/***]
