JAKARTA – SEGARIS.CO – Pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat nasional ditunda pada hari pertama, Rabu (28/02/2024).
Ketua KPU Hasyim Asy’ari awalnya mengumumkan bahwa hari itu akan diadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara PPLN.
“Dalam kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara, kita akan memulainya dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap. Dari 128 PPLN, sudah hadir 120,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta.
Namun, Hasyim mengungkapkan bahwa hari itu dirinya dan semua komisioner KPU harus menjalani pemeriksaan oleh DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik atas kebocoran data Pemilu. Oleh karena itu, rapat pleno langsung di-skors meskipun baru saja dimulai.
Terkait kebocoran data, HARI INI, DKPP periksa seluruh komisioner KPU-RI
“Pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi,” ujarnya.
“Kami sudah menyampaikan kepada majelis pimpinan DKPP, bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional,” tambahnya.
Hasyim meminta maaf atas penundaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. “Kami mohon maaf mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP,” ucapnya.
Pleno rekapitulasi penghitungan suara seharusnya dimulai pada hari itu. KPU mengungkapkan bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan telah mencapai 74,25 persen atau sudah dilakukan di 5.403 kecamatan.
Data tersebut merupakan data terkini KPU per tanggal 27 Februari 2024 pukul 02.00 WIB.
Pleno tingkat kecamatan berlangsung dari 15 Februari hingga 2 Maret 2024. Dengan demikian, pleno tersebut harus selesai dalam waktu 4 hari lagi.
“Ada 853 kecamatan atau 11,72 persen yang masih dalam proses melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat.
Sementara itu, sebanyak 1.021 kecamatan atau 14,03 persen belum melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
Selain tingkat kecamatan, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres juga sudah dilakukan di 127 PPLN atau 99,21 persen. Sementara 1 PPLN lainnya masih dalam proses pleno rekapitulasi. [RE/***]
