JAKARTA – SEGARIS.CO – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) telah menyatakan dukungan terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berencana menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Selain mengusut dugaan pelanggaran Pemilu, TPDI dan Perekat Nusantara juga mendorong agar DPR memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Salestinus, menyatakan harapannya agar proses hak angket ini dapat berlanjut ke proses impeachment.
Kontroversi kenaikan pangkat Prabowo, Beni Sukadis pertanyakan dasar hukumnya
Ia mengatakan bahwa jika proses impeachment tidak berjalan, masyarakat dapat menggunakan kedaulatannya seperti yang dilakukan pada Mei 1998 ketika masyarakat meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.
Dukungan ini disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPR agar para politikus di Senayan menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Mereka menilai bahwa dugaan kecurangan yang terjadi pada tahap awal dan akhir pencoblosan harus diselesaikan melalui mekanisme hak angket DPR.
Usulan penggunaan hak angket ini muncul setelah pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo beberapa pekan lalu. Ganjar mengusulkan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu Presiden 2024.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyambut baik usulan tersebut. Dia menegaskan bahwa Koalisi Perubahan, yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket.
Surya Paloh juga mencatat bahwa hubungan antara Koalisi Perubahan dan PDIP tidak terasa jauh, sehingga tiga partai pengusung Koalisi Perubahan masih memiliki hubungan yang baik dengan PDIP.
PDIP sendiri bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud di Pilpres 2024. [RE/***]
