JAKARTA – SEGARIS.CO – MEDIA asing, seperti Reuters, menyoroti rencana Prabowo Subianto untuk menyediakan makan siang gratis.
Dalam artikel berjudul “Indonesia may widen fiscal deficit to fund free school lunch, document shows,” Reuters menyebut bahwa Kabinet Presiden Jokowi sedang menghitung biaya program tersebut.
Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara dengan media, mengatakan bahwa analis memperkirakan program ini dapat mengganggu disiplin fiskal Indonesia.
INI 10 “Jawara” Dapil Sumut 3 ke SENAYAN, ada MANGIHUT SINAGA
Dokumen yang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa program tersebut dapat memperlebar defisit anggaran sebesar 0,33% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025 jika diterapkan di Indonesia.
Seperti yang dilansir CNBC Indonesia, 26 Februari 2024, bahwa Kementerian memperkirakan bahwa program ini akan menghabiskan hingga Rp 193,2 triliun (US$12,39 miliar) jika setiap anak dari usia satu tahun hingga akhir sekolah dasar – sebanyak 58 juta anak – menerima satu kali makan sehari senilai hingga Rp 15.000 (US$0,96) selama lima hari seminggu.
Namun, biaya ini akan berkurang menjadi sepertiga jika program ini hanya ditujukan untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa defisit anggaran tahun 2025 akan kurang dari 2,5% PDB, dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan mencapai 5,3% hingga 5,6%.
Reuters juga membandingkan data dengan menyebut bahwa defisit fiskal pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,29% PDB, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.
Hingga saat ini, kantor kepresidenan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.
Tim kampanye Prabowo mengungkapkan bahwa program ini awalnya akan membutuhkan dana hingga Rp 120 triliun, namun diperkirakan akan mencapai Rp 450 triliun ketika cakupan nasional tercapai pada tahun 2029.
Catatan:
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-65 dan Lustrum XIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad dengan tema “Mengawal Indonesia melalui Turbulensi Ekonomi Global” secara daring pada Sabtu (10/12/2023) menyebutkan; “Disiplin fiskal adalah bentuk dari kredibilitas Indonesia. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kredibel di dalam mengelola pembiayaannya. Defisit kita selalu terukur. APBN adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembiayaan yang terukur. Kita menangani pembiayaan kita, kita menangani utang kita dengan sangat sangat kredibel di mata internasional.” [RE/***]
