IPEMI merupakan indikator yang mencerminkan keseluruhan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah, baik nasional, provinsi, mau pun kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pematang Siantar, Hj Susanti Dewayani, saat membuka Kick Off Meeting dan Forum Group Discussion (FGD) Kajian/Studi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Pematang Siantar yang diikuti 10 perangkat daerah di Ruang Serbaguna, Kamis (19/10/2023).
Bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan itu dapat memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ataupun demografi yang dimiliki wilayah tersebut.
“Saya percaya, tugas utama kita adalah untuk menciptakan lingkungan di mana semua warga Kota Pematang Siantar merasakan kehadiran pemerintah dan masyarakat serta mendapatkan kesempatan yang sama. Terkait akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan lingkungan yang bersih dan aman,” kata Wali Kota.
Studi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi serta tentang inklusivitas pembangunan ekonomi khususnya di Kota Pematang Siantar, sehingga pada akhirnya melalui studi ini dapat dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Pematang Siantar yang lebih inklusif.
“Kita juga akan mengidentifikasi sektor atau bidang mana yang perlu perbaikan dan lebih lanjut merancang tindakan yang tepat untuk mewujudkannya,” kata Wali Kota.
Melalui kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dan instansi vertikal serta stakeholders lainnya, diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya menciptakan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
Kegiatan studi tersebut diharapkan tepat secara momentum. Sebab di saat yang bersamaan, Pemko Pematang Siantar sedang menyusun perencanaan jangka panjang daerah Kota Pematang Siantar untuk 20 tahun ke depan. Sehingga hasil studi ini juga dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kota Pematang Siantar sampai tahun 2045.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan studi ini, kerja keras, dan kolaborasi bapak dan ibu sangat berharga bagi perkembangan Kota Pematang Siantar. Semoga hasil studi ini dapat memberikan panduan yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya,” kata Wali Kota.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Sianțar, Dedi Idris Harahap menjelaskan pelaksanaan Kick Off Meeting dan FGD IPEI merupakan langkah awal dalam penyusunan studi IPEI di Kota Pematang Siantar.
Tujuannya, memberikan pemahaman terhadap konsep dan indikator IPEI yang relevan untuk mengukur pembangunan ekonomi dan memperoleh informasi, masukan, serta saran dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Sehingga dapat diidentifikasi kendala dan potensi hambatan dalam penyusunan kajian tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Kementerian PPN/Bappenas, Fajar Hadi Pratama mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi serta tantangan inklusivitas pembangunan ekonomi dalam kerangka IPEI juga sosialisasi dan peningkatan pemahaman IPEI kepada perencanaan pembangunan di daerah.
“Kegiatan ini dengan sasaran peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai pembangunan ekonomi inklusif, identifikasi masalah dan tantangan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di daerah, dan perumusan kebijakan untu membuat pembangunan ekonomi di daerah lebih inklusif,” katanya. (Samsudin Harahap/***)
