“TIDAK hadirnya Gubernur atau perwakilan Pemprov Sumut menghadiri acara peringatan HUT ke-20 Kabupaten Pakpak Bharat, sungguh sangat menyedihkan dan mengecewakan kita.”
Hal tersbut disampaikan tokoh masyarakat Pakpak Bharat, Richard Eddy M Lingga, yang hadir pada peringatan yang dipusatkan di Lapangan Napasengkut, Kota Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Jumat (28/07/2023).
‘Masyarakat Pakpak Bharat, merasa prihatin dan kecewa atas ketidakhadiran Gubernur, Edy Rahmayadi atau pejabat yang mewakili,” kata mantan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 tersebut kepada wartawan, di Medan, Kamis (03/08/2023).
Richard Lingga hadir sebagai wujud apresiasi terhadap undangan Bupati Franc Berhard Tumanggor, sekaligus menerima cendera mata sebagai salah seorang tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat.
Ketidakhadiran pejabat Pemprov Sumut atau yang mewakili, sebagai pembenaran terhadap statementnya beberapa pekan lalu, perihal kurangnya keadilan etnis dalam rekrutmen pejabat di jajaran Pemprov Sumut.
Menurutnya, Sumut yang terdiri dari 33 kabupaten/kota dengan multi etnis, di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi, terkesan hanya menonjolkan salah satu etnis dalam menempatkan posisi jabatan struktural di jajaran Pemprov Sumut.
Richard menilai, dari pejabat eselon II yang saat ini ada di Pemprov Sumut, jelas terlihat didominasi etnis dimaksud. Padahal sebagai mantan militer, Edy Rahmayadi selayaknya memahami geopolitik di Sumut.
Sumut bukan hanya dibangun satu etnis tertentu dan Sumut selama ini juga dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Dan porsi komposisi pejabat eselon II di Pemprov Sumut seharusnya didasarkan pada kapasitas dan profesionalisme pejabat yang bersangkutan, dan bukan atas dasar like or dislike.
“Indikasi keberpihakan Edy Rahmayadi saat ini terhadap etnis tertentu, berdampak pada pembangunan yang tidak merata di seluruh kabupaten/kota di Sumut, khususnya di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat,” kata Richard Lingga.
SOAL PERNYATAAN Rocky Gerung, Jokowi: “Itu hal kecil, saya kerja saja”
Dia berharap, untuk ke depannya, Gubernur yang baru nanti, tidak mengulangi apa yang telah dilakukan Gubernur sekarang.
“Rekrutmen pejabat eselon II di Pemprov Sumut harus mencermikan adanya keterwakilan etnis, sesuai dengan keberadaan Sumut sebagai daerah multietnis,” katanya.
Dalam konteks ini, Richard Lingga menyatakan, keberadaan etnis Pakpak juga tidak kalah kualitas SDM dan golongan kepangkatannya dibandingkan dengan etnis lain.
Sebagai contoh, tambahnya, sosok Hotler Sinamo yang notabene pernah menjabat sebagai Sekdakab Pakpak Bharat, sangat layak dipercaya menjadi pejabat eselon II di Pemprov Sumut.
“Kurang cocok jika Pak Hotler Sinamo, hanya ditempatkan sebagai staf pengajar biasa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Sumut,” kata Richard. (Sipa Munthe/***)
