PERMASALAHAN yang terjadi antara warga masyarakat sekitar kawasan Danau Toba dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) sudah bergeser dari isu lingkungan hidup ke soal hak tanah yang diklaim sebagai milik ulayat.
Tuduhan penyerobotan tanah ulayat kepada perusahaan yang memproduksi pulp (bubur kertas) dan serat rayon (viscose rayon) ini, kerap menimbulkan benturan antar keduanya.
Menyikapi situasi yang sering terjadi itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Vera Debataraja, menyarankan agar tuduhan penyerobotan tersebut diarahkan kepada pemerintah.
Sebab izin konsesi yang diberikan kepada perusahaan yang awalnya bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU) ini, diterbitkan oleh pemerintah.
Saran itu disampaikan Vera kepada media, Selasa (18/07/2023), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, karena melihat benturan yang kerap terjadi antara warga masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Danau Toba, dengan perusahaan tersebut.
“Seharusnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Danau Toba, dicerahkan pemikirannya. Jangan ditunggangi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sebagian besar mereka itu beretnis Batak yang telah lama menderita karena kurangnya diberi pencerahan kepada merela. Bahwa izin konsesi perusahaan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat atas rekomendasi dari pemerintah daerah,” kata Vera.
FBBI Sumut sangat berkeberatan dengan konflik yang berkepanjangan itu. Keberatan itu dikarenakan mayoritas masyarakat disana adalah suku Batak. Demikian pula dengan para pekerjanya yang berjumlah sekitar 20.000 jiwa, dominan suku Batak.
Seharusnya, keberadaan perusahaan PT. TPL didayagunakan bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat setempat lewat pengembangan sektor pertanian serta usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang ada mau pun pariwisata. Sebab, FBBI adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang kegiatannya konsern pada pemberdayaan masyarakat Batak.
“Artinya, ada hubungan simbiosis mutualis atau saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Dan ini membutuhkan kejernihan berpikir dan bersikap dari para tokoh masyarakat Batak yang punya kepedulian untuk kemajuan daerah sekitar itu,” jelas Vera.
Sahrul Panjaitan: “Kami bersyukur, kondisi Yuda semakin membaik”
Menurutnya, cara ini akan meminimalisir jumlah konflik yang mungkin akan terjadi di lokasi yang diklaim sebagai lahan konsesi PT. TPL dengan warga sekitar.
Selain itu, dampak lain yang muncul adalah terbangunnya komunikasi yang sehat dan beradab antar keduanya.
Vera mengungkapkan bahwa FBBI Sumut selama ini fokus mendampingi masyarakat sekitar Danau Toba yang hidup dari usaha-usaha petanian dengan menyebut beberapa daerah yang ada di kawasan destinasi pariwisata internasional tersebut, diantaranya Kabuparen Simalungun, Humbang Hasundutan, Toba, Dairi, dan Tapanuli Utara.
“Ketika FBBI Sumut bersama seluruh DPC FBBI sekawasan Danau Toba melakukan kunjungan resmi beberapa waktu lalu, yakni 13 sampai 14 Juli 2023 ke TPL, kami melihat langsung bagaimana PT. TPL mengelola limbahnya. Ada ikan mas dalam jumlah banyak yang ditempatkan dan dibesarkan di dalam kolam limbah yang airnya sudah bisa langsung disalurkan ke sungai ataupun irigasi yang ada di sekitar pabrik PT. TPL. Ikannya juga besar-besar. Ada juga penangkaran ikan mas dengan dua ekor pejantan, mampu menghasilkan ribuan bibit dalam satu musim kawin,” kata Vera.
Sampah menjadi masalah besar, Wali Kota berharap pabrik pengelolaan sampah segera terealisasi
Ada juga budi daya cabe merah yang ditanam berjarak sekitar dua meter dengan pohon eucalyptus dewasa secara tumpang sari. Dan tanaman cabai itu tumbuh subur. Ada juga pembibitan pohon eucalyptus dengan metode stek batang yang dilakukan PT. TPL dimana setiap pekerjanya mampu menghasilkan sebanyak 3000 batang stek per harinya.
Sejauh yang telah dilihat FBBI Sumut, PT TPL sudah melaksanakan social development, yang dalam bahasa FBBI disebut dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dari kunjungan langsung itu, jelas FBBI melihat kalau TPL sudah membuat program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah konsesinya.
Untuk usaha perkebunan, TPL juga memberikan bantuan pembibitan. Selain itu, ada juga bantuan fasilitas umum dengan membuka jalan baru dan membangun sekolah-sekolah. Ada juga pembibitan ikan di kolam limbah yang tentunya pengolahan limbah air itu dilakukan TPL dengan asas keterbukaan dimana laporan langsung tiap dua menit bisa dibaca kondisi riel time-nya di Jakarta.
“FBBI ingin menjadi duta kebenaran. Bukan duta pembenaran. Maka kami menyampaikan fakta-fakta positif yang telah dilakukan oleh TPL. Termasuk soal kesejahteraan para tenaga kerjanya. Subsidi pendidikan bagi anak para tenaga kerja maupun pendistribusian dana coorporate social responsibility atau CSR-nya,” kata Vera. (Sipa Munthe/***)
