PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih peringkat pratama anugerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award tahun 2023, kategori persaingan usaha tingkat daerah. Anugerah tersebut diberikan kepada instansi yang berkontribusi dalam mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat.
Anugerah diserahkan langsung Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Arief S Trinugroho. Arief mengapresiasi penghargaan tersebut. Ini merupakan ketiga kalinya Pemprov Sumut menerima Anugerah KPPU Award.
Baca juga :
PN Balige tidak tanggapi permohonan PENUNDAAN PELAKSANAAN CONSTATERING yang diajukan LBH Gerak Indonesia
Arief juga mengatakan, Pemprov Sumut akan terus mendukung persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, Pemprov Sumut akan terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk menjaga ekosistem berusaha yang adil terutama dengan KPPU.
“Pemprov Sumut terus berkomitmen menciptakan kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha di Sumut,” kata Arief, usai penyerahan anugerah di Grand Ballroom Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (16/02/2023).
Baca juga :
Rudi Hartono Sidabalok: “Kami tolak CONSTATERING PN Balige”
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin juga mengatakan, pemerintah terus bekerja memastikan hadirnya ekosistem usaha yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, dikotomi persaingan usaha yang tidak berimbang mesti diganti dengan kemitraan yang kuat, sehat, dan saling menguntungkan.
Wapres juga meminta para pemangku kebijakan perlu mengambil beberapa langkah penting. Mulai dari mengadopsi regulasi terkait pengawasan persaingan usaha dalam pengambilan kebijakan secara lebih sederhana dan aplikatif, memastikan kepatuhan pelaksanaan aturan dan regulasi oleh pelaku usaha, serta menjaga kepentingan negara, masyarakat, pasar, dan pelaku usaha secara proporsional dan akuntabel.
Baca juga :
Disebut Jalan Desa, Roy Savales Sidabalok: “Pak KADES tunjukkan SURAT bahwa INI JALAN DESA”
Dikatakannya, KPPU harus terus memperkuat sinergi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dengan pengawasan kemitraan UMKM yang lebih efektif.
Juga melaksanakan kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan UMKM, serta membangun budaya publik atas persaingan usaha dan kemitraan UMKM yang sehat.
Ketua KPPU, M Afif Hasbullah mengatakan, tingkat persaingan usaha di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran indeks persaingan usaha (IPU) disimpulkan masih sedikit tinggi. Pada tahun 2022, indeks tersebut menunjukkan angka 4,87 poin dari skala 7, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,81 poin. (Sipa Munthe/***)
