UNTUK persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) menggelar diskusi bersama dengan para jurnalis.
Ada beberapa topik yang disampaikan pada tahapan persiapan ini. Tahapan itu dipaparkan dalam diskusi yang digelar KPU Sumut dengan tajuk, “Peran Media Mewujudkan Pemilu 2024 Berintegritas”, Kamis (08/12/2022) di Le Polonia Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Medan.
Wakil Ketua KPU Sumut, Benget Silitonga mengatakan untuk dapat terlaksananya Pemilu 2024 dengan baik, peran media sangat dibutuhkan.
Di samping itu, anggaran juga diperlukan dan KPU telah mempersiapkan anggaran Rp 76 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.
Biaya sebesar ini, kata Benget untuk kebutuhan pembelian logistik, biaya advokasi dan biaya pendidikan dan latihan (diklat) menjelang Pemilu.
“Inilah tahapan persiapan yang harus dilaksanakan di akhir Desember 2022,” kata Benget.
Pada acara diskusi yang dihadiri seratusan wartawan media cetak dan elektronik, turut menjadi narasumber J. Anto dari praktisi media, Lia Anggia Nasution dari akademisi, dan Mutia Atiqah dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumut, serta Benget Silitonga dari Parhubmas KPU Sumut.
Benget Silitonga mengatakan, bahwa pemilu 2024 adalah pemilu kolosal karena membutuhkan dana terbesar yaitu Rp76 triliun lebih dan melibatkan petugas yang banyak. Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk beberapa tahapan pemilu.
Sementara, Anggia Nasution mengatakan bahwa banyak persoalan yang harus diperhatikan media, salah satunya adalah peran media sebagai alat edukasi untuk masyarakat pemilu dan sebagai penyambung program informasi bagi masyarakat.
Dalam kesempatan, seorang wartawan, Bigmen Panjaitan mempertanyakan, “Bagaimanana KPU mengawasi spanduk para Caleg agar ditata keberadaannya dan jumlahnya. Hal ini berguna untuk menghindari kesemrawutan dan keindahan tata kota, juga untuk menjaga agar Caleg yang mempunyai cost yang besar tidak sembarangan dibanding yang tidak mempunyai cost kecil.”
Menyahuti pertanyaan itu, Benget mengusulkan perlunya dilakukan workshop untuk peningkatan kapasitas yang nantinya akan disampaikan ke KPU pusat.
Dia berharap di tahun 2023 nanti akan ada upaya kolaborasi dengan media, karena media mempunyai peran yang sanggup menjangkau masyarakat.
Benget Silitoga diakhir diskusi mengatakan, “ada dua hal yang perlu perhatikan. Satu melayani pemilih dan dua melayani peserta pemilu.Tetapi satu hal yang paling utama adalah bahwa Pemilu itu untuk membentuk pemerintahan, eksekutif maupun legislatif yang melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia karena itulah hakekat Pemilu.”
Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan memimpin rapat perbaikan tanggul Aek Sigeaon Tarutung, Kamis (08/12/2022)
Kehidupan media massa pada Pemilu juga pelik
Praktisi media, J Anto mengatakan peran media untuk menggaungkan Pemilu yang berintegritas, menjadi hal yang sangat penting.
Padahal, kehidupan media massa pada Pemilu juga pelik dengan asas independensinya karena pada sisi lainnya, media juga berbadan usaha bisnis.
“Berkaitan dengan Pemilu, media dihadapkan pada dua sisi yang saling berkaitan. Satu sisi memegang asas independen dan tidak menjadi partisan, namun pada sisi lain, media juga harus menghidupi karyawannya. Ini kadang yang sulit. Mengingat kepentingan bisnis, bisa mempengaruhi kebijakan di redaksi,” terang J Anto.
Terlepas dari itu, menurut J Anto, politik berintegritas harus menjadi orientasi yang wajib tetap dijaga oleh media. Dan untuk mendukung hal itu, media harus memposisikan diri sebagai voter information dengan memberitakan kebijakan-kebijakan hingga tahapan-tahapan Pemilu yang akan berlangsung. (Sipa Munthe/***)
PEMATANGSIANTAR — SEGARIS.CO -- Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi...
JAKARTA – SEGARIS.CO -- Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Wamen PU...
SAMOSIR — SEGARIS.CO -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Samosir menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana...
