LIMA PRINSIP dasar falsafah Indonesia itu yakni Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa (H.C) dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.
“Sejak Proklamasi, 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah merancang pengelolaan kekuasaan negara yang demokratis dimana terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui fungsi-fungsi MPR RI, DPR RI, DPD RI, Pemerintah, serta Kekuasaan Kehakiman dengan tata pengelolaan kekuasaan yang menganut prinsip check and balances,” kata Puan Maharani, Senin (07/11/2022).
Baca juga :
PAN Siantar gelar TOT persiapan Pemilu 2024, target 9 kursi dan Boy Warongan untuk DPRD Sumut
Ada pun sistem ketatanegaraan dengan prinsip checks and balances di Indonesia merupakan wujud penyelenggaraan negara yang demokratis.
Demokrasi di Indonesia berjiwakan pada Pancasila sehingga kebijakan negara diarahkan untuk mempersatukan seluruh rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa.
Baca juga :
Turnamen Liga Anak U-13 Tahun 2022 berakhir, Baracuda A Juara I dan Top Skor Fikri Hamonangan Siregar
Bukan anti budaya asing
Politisi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan, politik pembangunan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila yang dapat menciptakan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat adalah dengan Haluan Politik Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Meski begitu, bukan berarti Indonesia anti budaya asing.
“Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari interaksi budaya asing sebagai bagian dari masyarakat dunia. Akan tetapi dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing yang positif akan kami saring dan apabila bersesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia akan kami larutkan dalam kebudayaan nasional,” kata Puan Maharani.
Kemajemukan budaya Indonesia yang tenteram dan damai, disebut Puan Maharani, dapat menyumbang inspirasi kepada dunia bahwa kemajuan bangsa dan kearifan tradisi Indonesia yang plural tidak saling menegasikan, apalagi meniadakan satu sama lain.
Baca juga :
PEDULI korban longsor Jalan Siak, Wali Kota Pematang Siantar serahkan bantuan SEMBAKO
Tamansari budaya dunia
Puan Maharani menyatakan, perbedaan dan kemajemukan budaya lokal merupakan tamansari budaya dunia.
“Prioritas pada agenda Pembangunan Manusia Indonesia diarahkan pada upaya meningkatnya kualitas SDM yang meliputi akhlak, knowledge, skills, expertise, dan etos kerja, serta kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa melalui perbaikan kinerja sektor kesehatan, pendidikan, R&D (penelitian dan pengembangan). Hal ini sangat penting karena pemulihan ekonomi dan transformasi struktural ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh SDM berkualitas serta kapasitas IPTEK dan inovasi yang mumpuni,” kata Puan Maharani. (Parlementaria/***)
