BALITA stunting di Sumut tercatat 347.437 jiwa. Percepatan penurunan jumlah penderita stunting di Sumut menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang dibiayai APBD Provinsi Sumatera Utara.
Hal itu yang disampaikan Gubsu, Edy Rahmayadi, dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (04/08/2022).
Edy Rahmayadi menyebut telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Sumut.
“Kami juga memiliki inovasi dalam penyediaan makanan tambahan bagi Balita kurus dengan bahan baku daun kelor, bekerja sama dengan UMKM dan bersumber APBD tahun 2022,” kata Edy Rahmayadi, usai rapat.
Baca juga : Tak ada urgensi, DPRD Sumut menolak rencana pembelian Medan Club, Mobil untuk Kodam I/BB, Kejatisu dan Lapas Tanjunggusta
Perubahan prilaku membutuhkan waktu
Menurut Edy Rahmayadi, ada beberapa tantangan penurunan stunting di Sumut, di antaranya pandemi Covid-19, perubahan perilaku yang membutuhkan waktu, dan hal lainnya.
Untuk itu, Edy Rahmayadi sangat mengharapkan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari bupati, walikota, Forkopimda serta tokoh masyarakat.
“Kami juga mengharapkan dukungan APBN, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan alat surveilans gizi, sanitarian kit, serta makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus,” kata Edy Rahmayadi.
Baca juga : Atap SMP Negeri 4 Balige rusak ditimpa pohon, belum diperbaiki
Komitmen percepatan penurunan 60 persen
Sebelumnya, Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dalam rapat memastikan komitmen percepatan penurunan 60 persen jumlah Balita stunting di Indonesia, yang tersebar di 12 provinsi menjadi prioritas pemerintah.
Ma’ruf Amin ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.
Ada pun arahan Ma’ruf Amin kepada kepala daerah yang hadir, pertama meminta agar praktik dan inovasi yang sudah baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di daerah.
Karena itu, para gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya.
Disusun berdasarkan bukti dan data
Ma’ruf Amin juga mengimbau agar sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi.
Ma’ruf Amin meminta agar terus dilakukan penajaman dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian/lembaga.
Sinkronikasi tersebut pun harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Ma’ruf Amin menganggap konvergensi merupakan hal yang penting. Untuk itu Ia meminta dilakukannya perbaikan pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Pos Yandu.
Ma’ruf Amin mengingatkan supaya kerjasama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing. (Sipa Munthe/***)
