DIGITALISASI memberikan dampak luas pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti hadirnya e-commerce, e-payment, dan edutech yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Tidak terkecuali bidang pelayanan publik menjadi salah satu wujud nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Untuk itu, dibutuhkan adanya kerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang berdikari secara digital di berbagai bidang untuk kemandirian bangsa.
“Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar, hingga mikro dan kecil,” ujar Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin pada acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional 2022, yang diselenggarakan secara virtual, Senin (07/02/2022).
Wapres menambahkan, kemandirian tersebut membutuhkan gerak bersama seluruh elemen bangsa.
“Kemandirian digital harus menjadi suatu gerakan dan kesadaran bersama segenap elemen bangsa. Setiap peran aktif kita akan semakin memperkuat upaya membangun kedaulatan di tengah berbagai tantangan digitalisasi,” ucapnya.
Menjadi Mesin Penggerak Perekonomian
Wapres menuturkan digitalisasi saat ini menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp1.700 triliun.
“Ada sekitar 21 juta konsumen digital baru selama pandemi. Akumulasi nilai pembelian pengguna internet di Indonesia juga naik dua digit sebesar 49 persen, dari 47 miliar Dolar AS diperkirakan menembus menjadi 70 miliar Dolar AS di akhir tahun 2021,” paparnya.
Wapres menegaskan pemerintah terus melindungi iklim usaha yang kondusif dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sisi positif digitalisasi dan membuka ruang bagi anak bangsa untuk menciptakan inovasi digital.
“Kita ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi, seperti pemberdayaan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa. Oleh karena itu, pengaturan secara proporsional harus diimplementasikan,” imbuhnya.
Apresiasi Rancangan Hak Publikasi
Terkait adanya rencana rancangan regulasi mengenai Hak Publikasi (Publisher Rights), Wapres mengemukakan bahwa pemerintah terus mengupayakan keseimbangan ekosistem media di tanah air.
“Ini sangat penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mewujudkan relasi kuasa yang seimbang,” ujarnya.
Lebih jauh, Wapres berpendapat adanya regulasi ini tidak hanya sekadar melindungi kepentingan pers nasional dalam menghadapi dominasi media baru, namun juga untuk menjaga ekosistem media agar dapat dinikmati secara berimbang.
“Regulasi ini adalah unsur penting untuk menjaga ekosistem media agar kemanfaatan ruang digital dapat dinikmati secara berimbang, dan kedaulatan nasional di bidang digital dapat terwujud,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional dan berharap agar acara Konvensi Nasional Media Massa ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan digitalisasi media.
“Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2022 kepada seluruh insan pers Indonesia. Selamat berdiskusi dan semoga konvensi ini dapat membuahkan masukan komprehensif, utamanya dalam membangun kedaulatan nasional di bidang teknologi informasi dan digitalisasi media,” pungkasnya.
Insan Pers Berbenah Diri
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari mengajak insan pers untuk terus berbenah diri dan memperbaiki tren dan kualitas pemberitaan melalui adanya Hak Publikasi (Publisher Rights).
“Melalui Publisher Rights, insentif ekonomi, dan lain-lain, komunitas pers nasional perlu mawas diri dan berbenah diri. Pers mesti mengendalikan jurnalistik click bait yang semakin deras, khususnya pada jalur jurnalisme online. Pers harus terus memperbaiki kualitas pemberitaannya dan terus memperbaiki tren pemberitaan yang bias, provokatif, atau tidak taat asas,” ujar Atal.
Hadir pada acara tersebut Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara M. Ilyas Abibu, serta para jajaran perwakilan pejabat pemerintah pusat dan daerah. (BPMI SETWAPRES/***)
