FORUM Maju Tumbuh Bergerak Bersama (Matra) terus mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama dalam menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Forum Matra yang merupakan gabungan 56 organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi itu mencermati bahwa inflasi tinggi sebagai dampak akibat kenaikan harga BBM bersubsidi masih dibayangi persoalan kinerja kementerian/lembaga belum secara optimal untuk menopang kesejahteraan rakyat.
Anggota Kehormatan Forum Matra, Dina Atmadi mengatakan, dampak akibat kenaikan harga BBM harus disertai dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Termasuk mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja sebagai upaya pengendalian inflasi daerah.
“Selain meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, sejumlah kementerian/lembaga perlu bersinergi melakukan langkah antisipatif untuk menekan inflasi sebagai dampak akibat kenaikan harga BBM,” ujar Dina Atmadi di Jakarta, Kamis (15/09/2022).
Menurut Dina, program kerja kementerian/lembaga yang menyentuh kebutuhan rakyat harus terus ditingkatkan, sedangkan kegiatan seremonial yang tidak produktif agar ditiadakan.
“Lebih mengutamakan program-prgoram kerakyatan itu jauh lebih produktif untuk mendukung daya beli masyarakat, termasuk menjaga harga bahan pokok di pasaran agar bisa tetap stabil,” kata Dina.
Tidak menyimpang
Sekretaris Jenderal Pergerakan Indonesia Baru (PIB) ini berharap, para menteri Jokowi juga harus memastikan terus dalam menjaga keberlanjutan subsidi BBM tidak menyimpang dan semakin tepat sasaran.
Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus ikut berpartisipasi mengawal penyaluran bantuan sosial subsidi BBM tersebut.
“Pemerintah memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik Rp502 triliun ini harus betul-betul dapat dinikmati rakyat kurang mampu. Kalau subsidinya tanpa pengawasan itu tidak efektif,” kata Dina.
Di lain sisi, Ketua Srikandi We Love Jokowi (WLJ), Sisrie mengutarakan, kalau bantuan subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya bagi rakyat kurang mampu.
Hal ini perlu dilakukan agar bantuan BBM bersubsidi dapat betul-betul dirasakan bermanfaat bagi rakyat kecil yang lebih membutuhkan.
“Buruh, pekerja harian, nelayan, pedagang kecil, ojek online, misalnya ini menggunakan BBM bisa dibantu perekonomian mereka dari subsidi tersebut,” kata Sisrie.
Anggota Kehormatan Forum Matra ini juga menyebutkan bahwa bantuan UMKM selama ini juga dinikmati oleh kegiatan usaha kalangan ekonomi menengah ke atas. Sementara kegiatan usaha berkeliling atau tidak punya tempat usaha belum mendapatkan perhatian sepenuhnya.
“Penyesuaian harga BBM berdampak pada harga bahan baku, sehingga banyak UMKM tak berdaya untuk usahanya bertahan hidup. Pada praktiknya masih jauh dari harapan yang semestinya UMKM dapat dibantu melalui subsidi tersebut,” ujarnya lagi.
Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah
Sementara itu, Ketua Umum BK-NKRI Putri Widodo dan Ketua Diaspora Australia Farida Abidin berpendapat senada terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang menegaskan agar pemerintah pusat dan daerah bersama-sama berkontribusi menekan laju inflasi di sejumlah daerah.
“Program kerja kerakyatan ini merupakan masalah yang berulang disorot oleh masyarakat kurang mampu di banyak daerah. Antara lain, mekanisme penyaluran bantuan BBM bersubsidi masih sulit diakses masyarakat daerah,” ujar Putri Widodo.
“Kementerian/lembaga dan daerah harus solid bekerja sama untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu terdampak akibat kenaikan BBM tersebut,” kata Farida Abidin.
Kedua Anggota Kehormatan Forum Matra ini juga menyoroti soal akses warga untuk mengetahui bantuan subsidi bagi masyarakat kurang mampu.
“Sulit diakses informasi dan data warga penerima subsidi ini problem yang harus dijawab. Mestinya (informasi data) ini terbuka dan transparan bagi masyarakat luas,” tandas Farida berharap.
Seperti diketahui bahwa dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terus semakin dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan strategis kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) mau pun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat serta pemulihan ekonomi nasional. (Edo/***)
