PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berusaha meningkatkan upaya penanggulangan bencana dengan menetapkan delapan zona wilayah penanggulangan bencana. Tujuannya, mempercepat respons terhadap bencana yang terjadi di Sumut.
Zonasi itu dibagi dalam delapan wilayah yaitu, zona 1 berpusat di Kota Medan, zona 2 di Serdang Bedagai, zona 3 di Kabupaten Labuhan Batu, zona 4 di Padang Lawas Utara (Paluta), zona 5 di Mandailing Natal (Madina), zona 6 di Tapanuli Utara (Taput), zona 7 di Dairi dan zona 8 di Gunung Sitoli. Setiap zona memiliki tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI/Polri, lembaga/instansi teknis dan relawan.
“Zonasi ini bertujuan untuk percepatan pertolongan korban bencana pada masa penyelamatan atau golden time,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, pada pembukaan Jambore Penanggulangan Bencana Sumut 2022 di Taman Jubelium GBKP, Sibolangit, Rabu (14/09/2022).
Pada kesempatan itu, Edy juga meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut dan kabupaten/kota meningkatkan frekwensi latihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggotanya. Apalagi menurutnya ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana dari parsial dan bertahap menjadi terintegerasi.
“Sekarang menggunakan konsep terintegerasi yaitu penanganan pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana secara terpadu dan komprehensif dan ada kalanya ini dilakukan bersamaan,” terang Edy Rahmayadi.
Disebutnya, Sumut memiliki 13 kabupaten/kota yang berisiko tinggi atau rawan bencana yakni Gunung Sitoli, Madina, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Asahan, Sibolga, Labuhan Batu Utara, Padanglawas dan Labuhan Batu.
Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan, yang turut hadir dalam pelaksanaan jambore ini, mengingatkan BPBD daerah untuk bersiap, terutama jelang musim penghujan.
“Seperti daerah lain, Sumut punya beberapa daerah rawan bencana banjir, banjir bandang dan longsor di saat musim penghujan tiba. Upaya kita untuk saat ini adalah mitigasi, termasuk peringatan dini, edukasi dan sosialisasi karena kita hidup berdampingan dengan bencana alam,” katanya.
Sementara Kepala BPBD Sumut, Abdul Haris Lubis, menyampaikan Jambore Penanggulangan Bencana Sumut 2022 akan berlangsung selama tiga hari, 13-15 September 2022.
Sekitar 1.000 peserta dari BPBD kabupaten/kota termasuk Pramuka, PMI, SAR, relawan, dan mahasiswa akan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan penanggulang bencana, koordinasi dan konsolidasi.
“Kita ingin kegiatan ini menambah kemampuan dan wawasan semua peserta sehingga seperti kata Pak Gubernur, semua sudah tahu harus berbuat apa ketika terjadi bencana dan apa yang harus dilakukan sebelum bencana,” jelas Haris.
Hadir pada Jambore Penanggulangan Bencana Sumut 2022 tersebut, Wakil Bupati Deli Serdang, Ali Yusuf Siregar, dan Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang. (Rilis/***)
