PASCA penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, gelombang aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan terhadap kenaikan tersebut, sampai hari ini, Selasa (13/09/2022), masih terus berlanjut di Kota Medan. Kenaikan BBM ini, dianggap telah menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan kecil.
Tak berbeda jauh dengan tuntutan beberapa elemen yang telah menyampaikan aspirasinya, organ atau elemen yang mengatasnamakan Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS), juga melakukan hal yang sama dengan menurunkan ratusan massanya. Mereka melakukan unjuk rasa dengan menyasar Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Jalan Diponegoro, Medan.
Dalam orasinya, Ketua GODAMS, Agam Zubir, memprotes pemerintah, baik pusat maupun daerah serta DPRD Sumut atas kebijkan dinaikannya harga BBM terutama jenis Pertalite yang disebutnya jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh Ojek Online (OJOL).
GODAMS yang diklaimnya sebagai organisasi OJOL terbesar, menolak kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Selain itu, menurutnya diperlukan adanya revisi atas penyesuaian tarif baru untuk Zona 1 Pulau Sumatera oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI).
Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan payung hukum legalisasi profesi OJOL di Indonesia.
Dalam tuntutannya, GODAMS juga mendesak aplikator untuk menjaga stabilitas pasar, dengan mengurangi berbagai potongan biaya aplikasi dan meminta dicabutnya izin usaha bagi aplikasi yang tidak patuh atas regulasi atau ketentuan aturan yang nantinya dibuat pemerintah.
Agam yang dikonfirmasi awak media usai berorasi mengatakan, OJOL belum bisa menerima tarif angkutan online yang telah diumumkan Kemenhub RI dan diberlakukan pada tanggal 11 September 2022 lalu.
“Driver OJOL sangat merasakan tarif yang baru ini tidak dilandasi rasa yang berkeadilan kepada sebagai driver. Angka penambahan yang diberikan, tidak signifikan dan tidak balance atau seimbang dengan pengeluaran driver OJOL untuk membeli BBM. Kita menginginkan paling tidak penyesuaian tarif diatas angka 15 sampai 20 persen. Tetapi ini hanya enam hingga delapan persen. Jadi tarif hanya naik Rp800 sampai Rp1.000 dari total selisihnya tarif awal yang diterapkan Rp6.400 untuk layanan tertentu dari aplikator itu sekarang menjadi Rp7.200. Ada selisih Rp800 setiap dari layanan order sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi OJOK,” terang Agam.
Agam mengingatkan, jika tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapatkan jawaban secepatnya, maka GODAMS akan aksi ke Gedung Aplikator dan Gedung Dewan. Sebab, imbuhnya, perjuangan mencari keadilan ini tidak hanya di Sumut tetapi serentak di Pulau Sumatera.
Disebutkannya juga, dengan adanya kenaikan harga BBM ini, berbagai kemungkinan bisa terjadi akibat dampaknya, seperti naiknya biaya kebutuhan di rumah maupun anak-anak tidak bisa sekolah lagi, serta kendaraan yang jika rusak tidak bisa diperbaiki lagi.
“OJOL akan mengikuti kemungkinan apa yang terjadi saja,” tuntasnya.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menyambut baik aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh GODAMS karena Edy Rahmayadi mengetahui bahwa dengan kenaikan BBM, tentu sulit bagi rakyat Sumatera Utara sehingga Edy Rahmayadi langsung hadir memberikan jawaban kepada pengunjuk rasa.
“Saya tahu semua ini sulit. Saya tahu kalian sulit. Saya terus berjuang dan kalian juga ikut berjuang. Saya terima ini. Saya akan melaporkannya ke atas lalu habis ini kalian tinggalkan tempat ini dan kutip sampah-sampah jika ada yang berserakan, dan jangan terlalu lama karena mengganggu jalan kepentingan umum. Orang banyak membutuhkan tenaga kalian ke sana-sini. Di sana-sini kalau macet nanti, orang tak makan nanti,” kata Edy.
Edy juga menyampaikan terimakasih atas aksi damai yang dilakukan GODAMS dalam menyampaikan aspirasinya.
Akhirnya ratusan massa GODAMS dengan bersepeda motor dan satu unit mobil komando, meninggalkan Kantor Gubernur Sumut dengan tertib dan bergerak menuju Gedung DPRD Sumut guna melakukan aksi serupa. (Sipa Munthe/***)
