SERATUSAN massa mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UINSU (ALMAUN) Menggugat, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (12/09/2022).
Dalam orasinya, massa mahasiswa yang dikoordinir Andrian Aditia, dan Rizky Dhani Munthe ini, mengatakan dampak kenaikan BBM telah menambah kesusahan para orangtua mereka.
“Kita disini berjuang untuk kepentingan masyarakat. BBM naik, listrik naik, semua naik. Rakyat menjadi susah. Katanya pemulihan ekonomi. Tapi ekonomi para kapitalis yang pulih. Maka kita harus menolak kenaikan BBM,” teriak orator yang disambut massa aksi lainnya,”Setuju!!!..Setuju!!!.”
Dulu, sambung orator, Bung Karno pernah mengatakan, “Musuhku lebih mudah karena melawan bangsa lain. Tapi perjuanganmu akan lebih susah karena menghadapi bangsamu sendiri. Dan para pejabat serta anggota dewan itu adalah bangsa kita sendiri yang telah menjadi pejajah rakyatnya sendiri. Mereka telah menjadi musuh kita,” ucap orator.
Baca juga :
Sahat Tua Siahaan berharap Yayasan Sungai Yordan berkenan mengijinkan anaknya dipindahkan ke Yayasan Mercusuar
Sempat terjadi negosiasi antara massa mahasiswa yang berdemo dengan petugas kepolisian dari Polrestabes Medan karena massa ingin membakar ban yang disebutnya sebagai bagian dari bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap sangat tidak berkeadilan.
Negosiasi dengan waktu sekitar 15 menit itu menghasilkan kesepakatan, massa mahasiswa akhirnya disetujui melakukan pembakaran ban.
Massa melanjutkan orasinya dengan mengatakan bahwa setelah BBM dinaikan, rakyat diberi subsidi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tapi data penerima BLT masih sangat carut-marut. Buktinya, masih banyak penerima BLT adalah orang-orang kaya.
Menunggu datangnya anggota DPRD Sumut, massa berorasi sambil menyanyikan lagu-lagu pergerakan.
Mereka akhirnya disambangi Abdurahman Siregar dan Hanafi, keduanya dari Fraksi PKS, serta Yahdi Khoir Harahap dari Fraksi PAN.
Baca juga :
Sengketa warisan di Siantar: Hakim perintahkan Tiambun Manurung kembalikan tanah dan rumah warisan kepada ahli waris almarhum Fritz Siagian
Abdurahman Siregar, menanggapi permintaan massa pendemo mengatakan, Indonesia sebenarnya saat ini sedang tidak baik-baik. Setelah pandemi Covid-19, dari 23 juta rakyat miskin, menjadi 26 juta.
“DPRD Sumut, sudah mengirimkan surat kepada Presiden. Memang kebijakan kenaikan BBM, pasti diikuti hal-hal besar sebelumnya. Dan kita bersama, sepakat menolak kenaikan BBM dan mendukung perjuangan adik-adik mahasiswa,” kata Abdurahman.
Senada, Yahdi Khoir Harahap mengatakn, pada pedapat akhir fraksi pembahasan P-APBD sudah menegaskan, menolak kenaikan BBM sebab telah menodai UUD 1945.
“Pemerintah seharusnya meninjau kembali kenaikan BBM ini,” ucap Yahdi Khoir.
Baca juga :
Kasus Fajar Alfian Siringoringo diduga korban pembunuhan, dari penyelidikan ke proses penyidikan
Menyikapi tiga tuntutan massa yakni turunkan harga BBM, percepat pengesahan Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi, dan turunkan tarif listrik, ketiga dewan tersebut mengaku sangat setuju dan akan mendukung sepenuhnya tuntutan itu.
“Dan kami juga mendukung sepenuhnya percepatan pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi. Dan tarif listrik agar ditinjau kembali. Tuntutan ini realistis dan dilakukan dengan aksi damai. Akan kami sampaikan nantinya kepada pimpinan dewan untuk diteruskan kepada Presiden,” kata Yahdi Khoir.
Sedangkan Hanafi mengatakan, baru tiga bulan masyarakat bebas melakukan aktifitas, BBM sudah dinaikkan. Dan itu dinilainya menambah keterpurukan masyarakat.
Ketiga anggota DPRD Sumut akhirnya membubuhkan tanda-tangan pada lembar tuntutan massa mahasiswa.
Massa mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sambil menyanyikan kembali lagu-lagu perjuangan serta meneriakkan yel-yel perjuangan. (Sipa Munthe/***)
