PENYABUNGAN – SEGARIS.CO — Senja belum sepenuhnya turun ketika sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di sebuah rumah di kawasan Gunungtua Panggorengan, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
Rumah itu milik Elpi Yanti Harahap, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mandailing Natal.
Sekitar pukul lima sore, Jumat (4/7/2025), petugas mulai melakukan penggeledahan. Proses berlangsung selama lebih dari dua jam.
Warga sekitar hanya bisa melihat lalu-lalang petugas KPK yang keluar masuk rumah sambil membawa beberapa koper. Tiga koper berhasil diamankan, namun isinya masih belum diketahui secara pasti.
Usai penggeledahan, Elpi Yanti tampak digiring keluar rumah. Ia menaiki mobil dinas berpelat BB 1009 R.
Mengenakan pakaian dinas, ia menyilangkan tangan di depan wajah, berusaha menutupi air mata yang tak tertahan.
Ia menangis. Suaranya nyaris tak terdengar ketika menyampaikan permintaan maaf. Di sekelilingnya, para jurnalis berdesakan, berusaha merekam detik-detik emosional tersebut.
“Tak usah minta maaf, yang penting komentarnya Bu… kasih komentarnya,” teriak seorang wartawan dari balik kerumunan.
Namun Elpi memilih bungkam. Ia menunduk, wajahnya pucat pasi, dan pandangannya kosong.
Tak lama setelah itu, rombongan KPK bergerak menuju Kantor Dinas PUPR Madina di Komplek Perkantoran Payaloting, sekitar 10 kilometer dari lokasi pertama. Di sana, penyidik kembali melakukan penggeledahan lanjutan.
Langkah KPK ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Sebelumnya, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting; Kepala UPTD Gunungtua Paluta, Rasuli Efendi; serta Heliyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN Wilayah I Sumut. Dari pihak swasta, dua orang juga dijerat: M. Akhirun Efendi alias Kirun, Direktur PT DNG, dan anaknya, M. Rayhan, Direktur PT RN.
Belum diketahui secara pasti apakah Elpi Yanti Harahap akan turut dijerat dalam kasus ini.
Namun kehadiran KPK di rumah dan kantornya menandakan adanya titik terang baru dalam pengungkapan alur dugaan suap yang merugikan keuangan negara.
Penyidik KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil penggeledahan. Namun publik menantikan babak selanjutnya dari kasus yang kembali menyorot integritas pejabat publik dalam mengelola anggaran pembangunan. [RED/***]
