PEMATANGSIANTAR — SEGARIS.CO — ANGGOTA DPRD Sumatera Utara [Sumut] Fraksi Partai Golkar dari Dapil Sumut X Kabupaten Simalungun-Kota Pematangsiantar, Dasa M Sinaga SE, menggelar kegiatan Reses III Tahun Sidang I 2024-2025 di Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Selasa [24/06/2025].
Dalam reses tersebut, Dasa Sinaga didampingi Kadis Pertanian Kota Pematangsiantar, Pardamean Manurung, Camat Siantar Marimbun diwakili Sekcam M Hutagalung, Lurah Marihat Jaya, Nofri J Sinaga, tokoh masyarakat M Sianturi, tokoh agama St P boru Sianturi, dan Ketua Kelompok Tani Dosroha, H Oppusunggu.
Kadis Pertanian, Pardamean Manurung mengapresiasi Dasa Sinaga yang menjadikan Kelurahan Marihat Jaya dan Pematang Marihat sebagai tempat pelaksanaan reses, apalagi Komisi D membidangi infrastruktur jalan, irigasi dan perkebunan.
“Kehadiran Pak Dasa Sinaga di tengah masyarakat petani di dua kelurahan Kecamatan Siantar Marimbun ini, mari kita jadikan sebagai momentum dalam menyampaikan aspirasi, yang akan dibawa Pak Dasa Sinaga dalam rapat paripurna DPRD Sumut,” kata Pardamean Manurung.
Ia mengungkapkan bahwa di wilayah perbatasan Kecamatan Siantar Marimbun dengan Kabupaten Simalungun, ada masalah irigasi yang butuh penanganan perbaikan secepatnya.
“Penanganan irigasi ini dapat dilakukan melalui pemerintahan provinsi, agar pola tanam serentak tidak terkendala. Kita sudah bicarakan, masalahnya pemerintah Simalungun dan Kota Pematangsiantar tidak siap anggaran,” kata Pardamean Manurung yang juga menyampaikan tentang dibutuhkannya pengadaan bibit padi, pupuk dan alat pertanian hand-tracktor untuk kelompok tani Dosroha.
Dalam reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan, masalah ketidakadilan dalam pembangian bantuan sosial [Bansos] dan BPJS Kesehatan gratis.
“Pendistribusian bansos perlu diperhatikan, karena ada yang tidak layak, malah mendapatkan bansos. Justru yang layak, malah tidak dapat. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan gratis,” kata seorang ibu.
Sekcam M Hutagalung menjelaskan, agar masyarakat yang tidak mendapatkan bansos dan BPJS Kesehatan, segera koordinasi dengan lurah, agar dilakukan evaluasi.
“Silahkan lapor ke Pak Lurah ya bu,” kata Sekcam.
Siantar jadi kota mati
Yang menarik dari reses tersebut, adalah ketika seorang ibu menyampaikan kekhawatirannya setelah beroperasi pintu tol Simpang Dua.
“Jika pintu tol Simpang Dua dan Sinaksak beroperasi, saya khawatir Kota Pematangsiantar akan menjadi kota mati,” kata ibu itu.
Terhadap kekhawatiran ibu tersebut, Dasa Sinaga menyebutkan, Pemerintah Kota Pematangsiantar harus kreatif dan berinovasi, khususnya di sektor kuliner, agar kota ini tidak dilupakan dan menjadi kota mati.
“Masalah atau aspirasi yang disampaikan, sudah kami catat dan akan dibawa ke sidang paripurna DPRD Sumut. Mari tetap kita bangun komunikasi yang baik diantara kita, agar apa yang akan diperjuangkan, dapat terealisasi. Soal kekhawatiran Siantar jadi kota mati, akan kami sampaikan ke Wali Kota,” kata Dasa Sinaga. [Ingot Simangunsong/***]
