PEMATANGSIANTAR – SEGARIS.CO — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin menggelar dialog publik dengan para petani pejuang reformasi agraria yang tergabung dalam Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI), Jumat (16/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar itu difasilitasi Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera.
Pemerintah Kota Pematangsiantar hadir melalui Wakil Wali Kota Herlina Silalahi, mewakili Wali Kota Wesly Silalahi. Dalam forum tersebut, Wamen HAM mendorong agar Pemko dan unsur Forkopimda segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan itu.
“Sambil kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, Forkopimda di daerah dapat mencari solusi sementara demi menjaga situasi tetap kondusif dan masyarakat bisa kembali bekerja seperti biasa,” ujar Mugiyanto.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkomitmen menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian khusus Kementerian Hukum dan HAM.
“Kami sudah mencatat semua aspirasi dan keluhan masyarakat Kampung Baru. Negara wajib hadir dalam situasi seperti ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mugiyanto menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, kesejahteraan hidup, dan pekerjaan yang layak.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Herlina mengakui beratnya perjuangan para petani yang terdampak konflik lahan.
Ia menyatakan kesiapan Pemko untuk menjadi fasilitator dalam proses penyelesaian tersebut.
“Kami siap mengambil peran dan juga meminta arahan dari Wamen HAM agar penyelesaian ini tidak merugikan pihak manapun,” ujar Herlina dalam dialog yang dimoderatori aktivis sosial Ferry Simarmata.
Ketua SEPASI Tiomerli Sitinjak menyambut baik kehadiran pemerintah dalam forum tersebut.
Ia menilai, selama hampir empat tahun konflik berlangsung, baru kali ini Pemko turun langsung menemui warga.
“Konflik ini sangat berdampak terhadap ekonomi kami. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata menyelesaikan masalah ini,” tegas Tiomerli. [Ingot Simangunsong/***]