MEDAN — SEGARIS.CO – WALI Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (14/03/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan kecukupan pasokan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025, sekaligus memperkuat ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi di wilayah Sumut.
Optimalisasi kerja sama antar-daerah untuk stabilitas harga
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menekankan pentingnya optimalisasi Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) sebagai strategi utama dalam pengendalian inflasi.
Ia mengajak daerah-daerah dengan produksi pertanian surplus untuk menjalin kerja sama dengan wilayah yang mengalami defisit pasokan.
“Beberapa daerah sudah menjalin kerja sama, namun masih perlu dimaksimalkan. Contohnya, Kabupaten Batubara telah bekerja sama dengan Kota Medan dalam pemenuhan pasokan cabai,” ujar Surya.
Selain kerja sama antar-daerah, Surya juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan pasar murah secara terintegrasi dengan pemerintah daerah, Bulog, produsen, dan distributor. Langkah ini dinilai efektif untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Ke depan, kita akan memperkuat pengendalian inflasi dengan mengadakan gerakan penurunan inflasi serentak, pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan pangan murah serentak,” tambahnya.
Strategi BI dalam menekan inflasi
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Rudy Brando Hutabarat, mengungkapkan bahwa strategi pengendalian inflasi yang tepat dapat melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan.
Ia menjelaskan bahwa pada Februari 2025, Sumut mengalami deflasi sebesar -0,63% month-to-month (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 0,73% year-on-year (yoy). Tren deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan tarif listrik serta stabilitas harga pangan.
Dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), BI dan pemerintah telah menerapkan strategi 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Keterjangkauan harga, melalui 74 kali pelaksanaan pasar dan pangan murah hingga 12 Maret 2025.
Ketersediaan pasokan, dengan memastikan kelancaran produksi menjelang HBKN.
Kelancaran distribusi, yang didukung oleh 73 kali inspeksi pasar dan distributor.
Komunikasi efektif, melalui sosialisasi media, iklan, serta video edukasi mengenai pasokan dan harga pangan. [Ingot Simangunsong/***]
