JAKARTA — SEGARIS.CO — SEKELOMPOK aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak pemeriksaan terhadap harta kekayaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan keluarganya.
Dalam pertemuan tersebut, aktivis yang hadir di antaranya adalah Ubedilah Badrun, Ray Rangkuti, Hari Purwanto, Embay S, AH Wakil Kamal, Guntoro, Antonius Danar, Tejo Asmoro, dan Bowo Santoso.
Mereka menilai penting bagi KPK untuk segera mengambil langkah konkret guna menelusuri dugaan kekayaan tidak wajar yang dilaporkan.
Ray Rangkuti, pendiri Lingkar Madani, menyoroti peningkatan signifikan harta kekayaan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai kepala negara.
“Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Presiden Joko Widodo naik sebesar 186,2 persen dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Ini perlu ditindaklanjuti,” ujar Ray.
Lebih lanjut, Ray merujuk pada laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang menyebutkan nama Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia yang terindikasi terlibat praktik korupsi.
“Kami mendesak KPK untuk memanggil Jokowi, istri, anak, menantu, dan saudara – saudaranya untuk memperjelas dugaan ini. Jangan hanya diam di tengah ramainya perhatian publik terhadap laporan OCCRP,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ubedilah Badrun, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menekankan pentingnya kesetaraan hukum.
“KPK tidak boleh tebang pilih. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya,” kata Ubedilah.
Ia juga menyinggung laporan OCCRP yang menyebutkan adanya upaya Jokowi melemahkan KPK serta merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan demi kepentingan politik putranya, Gibran Rakabuming Raka.
“Perilaku seperti ini patut diduga kuat melibatkan praktik korupsi dan kolusi. Kami berharap KPK di bawah kepemimpinan baru mampu mengembalikan integritasnya,” tambah Ubedilah.
Desakan ini menjadi ujian besar bagi KPK untuk membuktikan independensinya di tengah isu korupsi yang melibatkan tokoh besar.
Para aktivis berharap langkah ini dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Namun, saat ditanya jurnalis, Jokowi berpendapat bahwa tuduhan itu merupakan framing jahat terhadap dirinya. [RE/***!]
