JAKARTA — SEGARIS.CO — DAMPAK dari utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan mulai terasa pada awal masa jabatan Prabowo Subianto, apabila ia dilantik sebagai presiden.
Utang tersebut tidak hanya membebani pemerintah, tetapi juga memperberat masyarakat kelas menengah yang ekonominya rentan.
Pernyataan ini disampaikan oleh ekonom sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, dalam program GASPOL! yang ditayangkan Kompas.com, Kamis (19/09/2024).
Menurutnya, beban utang yang paling signifikan adalah hasil dari pembangunan infrastruktur pada 2015, yang jatuh tempo 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2025, saat masa awal pemerintahan Prabowo.
Selama masa kepemimpinannya, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan tersebut dibiayai melalui utang, bukan dari sumber penerimaan negara yang memadai.
Drajad menekankan bahwa salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk membayar utang ini adalah dengan meningkatkan beban pajak bagi masyarakat.
Ia memperkirakan pemerintah mungkin harus menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
“Sekarang kita mulai harus membayar sebagian utang yang kita buat di masa lalu,” jelas Drajad. Ia menambahkan bahwa beberapa obligasi jangka pendek sudah terasa bebannya, namun obligasi jangka panjang, seperti yang diterbitkan pada 2015, baru akan terasa penuh pada 2025.
Peningkatan beban ini, menurut Drajad, adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari kebijakan utang yang diambil pada periode pemerintahan sebelumnya. [RE/***]
