KEMENTERIAN Luar Negeri Hongaria telah memanggil duta besar Ukraina pada hari Rabu atas kritik keras Kiev terhadap sikap Budapest pada operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.
“Sudah waktunya bagi para pemimpin Ukraina untuk menghentikan penghinaan mereka yang ditujukan pada Hongaria,” tulis Menteri Luar Negeri Negara Uni Eropa, Peter Szijjarto di Facebook.
Dia juga bersikeras bahwa Kiev harus “mengakui kehendak rakyat Hongaria,” mengacu pada pemilihan hari Minggu, di mana Perdana Menteri Viktor Orban menang telak dan mengamankan masa jabatan keempatnya.
Budapest telah mengutuk penggunaan kekuatan oleh Rusia, mengakui kedaulatan Ukraina dan menerima ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari pertempuran, Peter Szijjarto mengingatkan.
Tidak akan pernah mendukung pembatasan energi Rusia
Ditegaskan kembali bahwa Hongaria bukan pihak dalam konflik di Ukraina, dan mengatakan “kami ingin dan akan tetap keluar dari itu.”
Budapest, yang memiliki hubungan terdekat dengan Moskow di antara negara-negara Uni Eropa, telah bergabung dengan sanksi Eropa yang dikenakan pada Rusia atas operasi militernya di Ukraina. Tetapi mereka menolak untuk mengirim senjata ke Kiev dan bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah mendukung pembatasan energi Rusia.
Kiev dengan vokal menyampaikan ketidakpuasannya atas sikap yang diambil oleh tetangganya.
Duta Besar Ukraina untuk Hongaria, Lyubov Nepop, harus menjelaskan kata-kata Presiden Volodymyr Zelenskiy, yang mengklaim pada hari Selasa bahwa Orban takut akan pengaruh Rusia dan memperingatkan bahwa Hongaria pada akhirnya akan dipaksa untuk memilih antara Moskow dan “dunia lain.”
Ketegangan telah meningkat antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir, dengan Hongaria menuduh Ukraina ikut campur dalam upaya untuk mendorong oposisi terhadap kekuasaan.
Bahkan, beberapa pejabat Kiev menyarankan bahwa Budapest dapat menggunakan pertempuran di Ukraina untuk mengklaim Wilayah Zakarpattia barat negara itu, yang dihuni oleh orang Hongaria, untuk dirinya sendiri.
Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada tahun 2014, dan pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok NATO yang dipimpin AS. (Ingot Simangunsong/rt.com)
