JAKARTA – SEGARIS.CO – KEBIJAKAN Pemerintah mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat sorotan tajam dari Mahfud MD, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Menurut Mahfud, skema Tapera tidak masuk akal dan pemerintah harus mendengarkan aspirasi publik terkait hal ini.
Dalam cuitan di akun pribadinya di platform X pada Kamis (30/05/2024), Mahfud mengungkapkan keprihatinannya bahwa kebijakan ini tidak akan memberikan manfaat nyata bagi para peserta.
“Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tapera. Jika tidak ada kebijakan jaminan yang memastikan penabung akan benar-benar mendapatkan rumah, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” ujarnya.
“Skema Tapera tidak masuk akal,” kata Mahfud MD
Mahfud menjelaskan bahwa seseorang dengan gaji Rp 5 juta per bulan, yang diwajibkan menabung 3 persen dari gajinya selama 30 tahun, hanya akan mengumpulkan sekitar Rp 100 juta.
Menurutnya, jumlah tersebut tidak cukup untuk membeli rumah, bahkan setelah menunggu selama tiga dekade.
“Bagi mereka yang bergaji Rp 10 juta per bulan, tabungan selama 30 tahun hanya mencapai sekitar Rp 225 juta. Saat ini saja sulit untuk membeli rumah dengan uang sebanyak itu, apalagi 30 tahun mendatang,” kata Mahfud yang juga mengusulkan alternatif bagi mereka yang berpenghasilan Rp 15 juta ke atas.
Menurutnya, lebih baik mereka dibiarkan mengambil kredit perumahan (KPR) secara mandiri melalui bank-bank pemerintah, karena itu akan lebih murah dibandingkan menabung 3 persen dari gaji setiap bulan.
“Ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul mendapatkan rumah? Penjelasan mengenai hal ini yang ditunggu publik,” tegasnya.
Mahfud menyebutkan bahwa meski pun potongan 3 persen untuk iuran Tapera memiliki bunga, akumulasi bunga tersebut dinilai tidak cukup signifikan untuk membeli sebuah rumah.
Kritik Mahfud MD ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak terhadap efektivitas dan kelayakan skema Tapera yang telah menjadi topik perdebatan di masyarakat.
Pemerintah diharapkan segera memberikan klarifikasi dan solusi yang lebih realistis untuk menjawab kegelisahan publik. [RE/***]
