JAKARTA – SEGARIS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menghadirkan empat menteri untuk memberikan keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024, pada Jumat (05/04). Mereka akan diminta keterangan terkait program bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebelum pemungutan suara pada Pemilihan Presiden 2024.
Keempat menteri yang diminta untuk hadir dalam sidang perselisihan Pemilihan Presiden 2024 di Gedung MK, Jakarta, adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ketua MK, Suhartoyo, mengumumkan keputusan untuk memanggil keempat menteri tersebut pada sidang tanggal 1 April. Sidang tersebut juga mendengarkan keterangan dari 11 saksi fakta dan tujuh ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum Anies-Muhaimin.
Penemuan Nurul Hidayah Hasibuan: Kisah lega keluarga yang berakhir bahagia
Beberapa saksi menyatakan bahwa program bansos berperan dalam keberhasilan suara Prabowo-Gibran.
Suhartoyo menyatakan bahwa keputusan MK untuk memanggil keempat menteri tidak didasarkan atas permintaan Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud.
Suhartoyo menjelaskan bahwa MK sebenarnya menolak permintaan dua pihak tersebut untuk memanggil sejumlah bawahan Presiden Joko Widodo yang dituduh terlibat dalam memenangkan Prabowo-Gibran.
Namun, pemanggilan keempat menteri ini didasarkan atas kebutuhan hakim dalam proses pembuktian.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa keempat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam panggilan MK tersebut. Menurutnya, para menteri tersebut akan menghadiri panggilan MK karena mereka diundang oleh MK.
“Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir pada hari Jumat,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (03/04/2024). [RE/***]
