JAKARTA – SEGARIS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% tidak berlaku dalam Pemilu 2029.
Putusan ini tercantum dalam putusan No. 116/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu.
Pengujian ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati.
Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam pokok permohonan tersebut.
Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menetapkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
MK menyatakan bahwa norma pasal tersebut bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR RI 2029 dan pemilu berikutnya, tetapi tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024.
Dengan demikian, ambang batas 4% tetap berlaku pada Pemilu tahun ini. MK juga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Sebelumnya, Perludem mengkritik bahwa penerapan ambang batas tersebut menyebabkan hilangnya suara rakyat atau suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.
Mahkamah menilai ambang batas tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. [RE/***]
