JAKARTA — SEGARIS.CO — SEJUMLAH kelompok relawan yang tergabung dalam Forsim PDI Perjuangan dan Forum Relawan Ganjar Pranowo mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi tegas kepada Roby Barus.
Mereka rnenggelar aksi di kantor DPP PDI-P, Jumat (14/11/2025) dan meminta agar Roby diberhentikan dari keanggotaan partai, jabatan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan, serta posisinya sebagai Anggota DPRD Kota Medan.
Desakan tersebut didasari dugaan tindakan tidak patuh terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kata koordinator aksi, Bung Ikhsan.
Para relawan menilai Roby Barus telah menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan garis partai. Mereka menilai pelanggaran disiplin tersebut harus ditindak secara tegas demi menjaga kewibawaan partai.
Kesaksian Maruli, yang juga Sekretaris DPD Banteng Muda Indonesia Sumatera Utara, memaparkan bahwa Roby Barus diduga mengarahkan struktur tingkat kelurahan untuk mendukung pasangan lain dalam Pemilu 2024.
Maruli mengungkapkan bahwa pada 12 Februari 2024, seorang kepala lingkungan meminta dirinya mencoblos pasangan Prabowo–Gibran serta calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra.
Instruksi tersebut, menurut rekaman yang diputar dalam sidang MK oleh kuasa hukum Ganjar–Mahfud, disebut berasal dari Roby Barus.
Maruli menegaskan bahwa Roby tidak menunjukkan kerja sama dengan para calon legislatif PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumut I.
Meski selama ini dikenal dekat dengan politisi senior PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, Roby Barus justru disebut mendukung calon legislatif dari partai lain.
Kedekatan tersebut, menurut para relawan, diduga menjadi alasan Roby tidak mendapatkan sanksi dari partai, bahkan sempat diproyeksikan menduduki jabatan Ketua DPRD Medan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan.
Selain itu, beredar pula informasi mengenai dugaan pemberian suap kepada sejumlah petinggi partai untuk mempertahankan posisi strategis Roby di DPC PDI Perjuangan Kota Medan.
Kabar yang berkembang menyebutkan bahwa rencana penetapan Roby sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan periode 2025–2030 merupakan bentuk kompensasi setelah batal menduduki kursi Ketua DPRD Medan.
Para relawan juga menyoroti kedekatan Roby dengan mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Mereka menuding Roby memperoleh sejumlah proyek dari APBD Kota Medan melalui kedekatannya dengan Bobby selama periode 2020–2024, termasuk pekerjaan di Sekretariat DPRD Medan serta program dana kelurahan.
Atas berbagai dugaan pelanggaran tersebut, para relawan mendesak DPP PDI Perjuangan mengambil tindakan tegas demi menjaga soliditas partai.
Mereka menekankan pentingnya loyalitas penuh kader terhadap arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan garis kebijakan partai.
“Ini menjadi peringatan bagi seluruh kader agar tetap tegak lurus terhadap partai,” demikian pernyataan para relawan dalam tuntutannya.
Pernyataan sikap diterima oleh staf DPP PDI Perjuangan yang tidak mau disebutkan namanya. [Tim/***]
