PEMATANGSIANTAR — SEGARIS.CO — Pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog memang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam belanja pemerintah, tetapi tetap memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi.
Beberapa faktor yang membuatnya rawan, antara lain:
Mark-up harga
Meskipun e-katalog memudahkan perbandingan harga, penyedia barang dan jasa bisa saja menaikkan harga lebih tinggi dari harga pasar karena minimnya kompetisi.
Tanpa kontrol ketat, pemerintah bisa membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal.
Monopoli vendor tertentu
Beberapa instansi pemerintah bisa saja hanya memilih vendor tertentu yang sudah “diatur” sebelumnya, sehingga ada praktik kolusi antara penyedia barang/jasa dan pejabat pengadaan.
Spesifikasi barang yang diatur
Pejabat pengadaan bisa saja menyusun spesifikasi barang atau jasa yang hanya bisa dipenuhi oleh satu vendor tertentu. Ini membuka peluang suap atau gratifikasi agar vendor tertentu bisa masuk dalam e-katalog.
Permainan dalam proses penunjukan langsung
Karena e-katalog memungkinkan penunjukan langsung tanpa lelang, pejabat yang korup bisa langsung memilih vendor yang memberi keuntungan pribadi tanpa melalui proses kompetisi yang sehat.
Rekayasa dalam proses verifikasi vendor
Ada kemungkinan bahwa proses seleksi dan verifikasi vendor di e-katalog dilakukan dengan cara yang tidak objektif, misalnya dengan meminta imbalan agar vendor tertentu bisa masuk dalam daftar.
Meskipun e-katalog bertujuan untuk meminimalisir korupsi, tanpa pengawasan yang ketat, sistem ini tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Transparansi harga, audit berkala, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko ini.
Beberapa kasus korupsi e-katalog yakni: Kasus Pengadaan Barang dan Jasa di Pemprov Kalimantan Selatan (2024), Kasus Proyek Pembangunan Jalan di Kalimantan Timur (2023) dan Kasus Suap Pengadaan Alat di Basarnas (2023). [RED/***]
