SAMOSIR – SEGARIS.CO — Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk didampingi Ketua TP PKK Kennauli A. Sidauruk serta sejumlah pejabat daerah, menerima audiensi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) periode 2025-2030 di ruang kerjanya, Selasa (11/03/2025).
General Manager BP TCUGGp Azizul Kholis menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperkenalkan kepengurusan baru BP TCUGGp setelah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada Februari lalu.
Selain itu, mereka juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam upaya memperoleh kartu hijau UNESCO dalam proses revalidasi yang dijadwalkan pada Mei atau Juni 2025.
“Sudah menjadi keharusan bagi kami untuk memperkenalkan diri kepada kepala daerah di kawasan Danau Toba sebagai anggota dewan pembina. Kami juga ingin membangun koordinasi terkait program kemitraan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta digitalisasi di seluruh geosite, yang menjadi strategi utama dalam memperoleh kartu hijau UNESCO,” ujar Azizul.
Sementara Debbie Riauni Panjaitan menambahkan bahwa Kabupaten Samosir memiliki mayoritas geosite di Kaldera Toba, sehingga penilaian tim asesor UNESCO nantinya akan lebih banyak difokuskan di wilayah ini.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasi perlindungan geosite serta membentuk tim kerja (pokja) guna memastikan pengelolaan yang lebih optimal.
Dukungan Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyambut baik kehadiran tim BP TCUGGp dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan dalam menjaga status UNESCO Global Geopark.
“Kita harus mengesampingkan ego sektoral. Yang diperlukan adalah kerja sama, kolaborasi, dan integrasi potensi yang ada. Saya yakin, dengan upaya bersama, Geopark Kaldera Toba bisa memperoleh kembali kartu hijau UNESCO,” tegas Ariston.
Terkait dengan dukungan pendanaan, Ariston menyatakan kesiapannya untuk membantu dalam penyediaan informasi di pintu masuk serta di berbagai geosite, meskipun tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.
“Pemerintah pasti mendukung, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan fiskal di tengah kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan,” tambahnya.
Isu Biodiversitas dan Pengelolaan Geosite
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Hotraja Sitanggang menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru BP TCUGGp dapat menjalankan program dengan lebih baik.
Ia juga meminta badan pengelola untuk menyurati kementerian terkait guna meninjau kembali kebijakan izin penyadapan getah pinus di kawasan Danau Toba.
“Jika penyadapan ini terus dibiarkan, kita khawatir akan berdampak pada kelestarian biodiversitas, terutama tanaman endemik yang semakin terancam punah,” jelas Hotraja.
Sementara itu, Kadis Pariwisata Tetty Naibaho berharap agar BP TCUGGp lebih sering mengunjungi setiap geosite guna mengidentifikasi kekurangan di lapangan yang perlu segera dibenahi.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, diharapkan upaya pelestarian dan pengelolaan geosite di kawasan Danau Toba dapat semakin optimal, sekaligus memperkuat peluang dalam memperoleh kembali kartu hijau UNESCO. [Hatoguan Sitanggang/***]
