JAKARTA – SEGARIS.CO – Bivitri Susanti, anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS), menegaskan bahwa pemerintah dan DPR tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah.
Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diubah baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Jangan bermain-main, di seluruh dunia, tidak ada putusan MK yang bisa diubah oleh lembaga politik,” ujar Bivitri, yang juga merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, seperti yang dilansir Tempo.co pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Pernyataan ini muncul di tengah laporan adanya dua skenario yang sedang disiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Skenario pertama adalah mengembalikan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah ke ketentuan lama, yaitu minimal 20 persen perolehan kursi DPRD. Skenario kedua adalah menerapkan putusan MK tersebut pada Pilkada 2029 mendatang.
Rencana untuk mengembalikan aturan ambang batas 20 persen tersebut akan diajukan melalui pengesahan Perppu yang mengatur Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Perppu ini nantinya akan merevisi Undang-Undang Pilkada yang berlaku saat ini.
Menurut Bivitri, pemerintah dan DPR bisa dianggap melanggar konstitusi bila tak menjalankan putusan MK. [RE/***]
