JAKARTA – SEGARIS.CO – MENTERI SOSIAL [Mensos] RI Tri Rismaharini mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai peningkatan yang signifikan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.
Peningkatan ini menimbulkan polemik karena dianggap memiliki muatan politis.
Risma menyatakan bahwa pihaknya hanya menyalurkan sebagian kecil dari total anggaran perlindungan sosial, yaitu sebesar Rp78 triliun dari anggaran total Rp497 triliun.
“Sebagian besar bansos tidak disalurkan oleh Kemensos, jadi saya tidak tahu dan tidak berhak untuk membicarakannya,” ujar Risma usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, pada Selasa (19/03/2024).
Dalam rapat tersebut, Risma menjelaskan bahwa setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.
Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari, sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024.
Anggaran bansos yang dikeluarkan melalui SPM tersebut langsung disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank penyalur. Kemensos tidak secara langsung memegang anggaran bansos tersebut.
Risma menjelaskan, “Kami hanya seperti pengamat. Kami bisa melihat, tapi tidak bisa menyentuh karena uang tersebut langsung disalurkan ke KPM, bukan melalui kami.”
Penjelasan Risma ini merupakan tanggapan terhadap pertanyaan anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayanti, yang meminta penjelasan atas peningkatan yang signifikan dalam penyaluran bansos pemerintah menjelang Pemilu 2024.
Esti mengatakan bahwa penjelasan Risma penting mengingat Indonesia akan menghadapi kontestasi demokrasi setelah Pemilu, yaitu Pilkada 2024. [RE/***]
