JAKARTA – SEGARIS.CO – TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan pentingnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk fokus pada tugas dan fungsi utamanya.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli, menyatakan bahwa Bahlil sebaiknya tidak terlibat dalam komentar terkait sikap civitas academica dari berbagai perguruan tinggi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Lebih baik Bahlil memusatkan perhatiannya pada tugasnya, yaitu penanaman modal dan hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya. Lebih baik jika Bahlil tenang karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan DKPP serta lembaga-lembaga lainnya,” ujar Firman di Media Center TPN, Jakarta Pusat, pada Selasa (06/02/2024).
Firman menyarankan agar Bahlil tidak khawatir dengan kritik yang dialamatkan padanya. Ia menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu telah memiliki tugas terkait penyelenggaraan pemilu.
Bupati Samosir mendorong PELAYANAN DEKAT dengan masyarakat melalui komitmen berkantor di SETIAP DESA
Ia juga menekankan bahwa para guru besar dan dosen yang mengeluarkan pendapatnya memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, menurut Firman, tidak mungkin mereka digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.
“Bagaimana mungkin perguruan tinggi sekelas UGM, UI, ITB, (Universitas) Padjajaran, ITS, (Universitas) Airlangga terlibat dalam hal ini?” tanya Firman.
“Kami berharap agar aparat dan pejabat negara, seperti Bahlil dalam hal ini, tidak menyampaikan pernyataan yang mengintimidasi dan merendahkan martabat para intelektual, akademisi, dan institusi perguruan tinggi,” tambahnya.
Sebelumnya, Bahlil meyakini ada pihak yang menggerakkan dan mendukung gerakan serta petisi civitas academica dari berbagai perguruan tinggi kepada Jokowi. Bahlil, yang mengklaim sebagai aktivis ’98, mengaku telah memahami gerakan yang organik maupun tidak.
Menurutnya, gerakan yang seharusnya dimulai dari mahasiswa tidak berhasil, sehingga beralih ke guru besar dan akademisi.
“Ini sudah saya pahami sebagai mantan aktivis. Ya, saya sudah mengerti, tidak ada politik yang tidak diatur. Saya tahu, sebagai mantan ketua BEM, saya sangat mengerti hal ini,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (05/02/2024).
Hingga saat ini, kritik dari civitas academica dari berbagai perguruan tinggi terus berlanjut. Beberapa perguruan tinggi yang telah menyampaikan sikapnya antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Selain itu, terdapat juga Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya.
Secara umum, mereka menuntut hal yang sama, yaitu mengenai demokrasi di era Jokowi yang dinilai semakin mundur. UGM, misalnya, menyesalkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi.
UI menilai bahwa negara sudah kehilangan arah. Mereka berharap agar demokrasi dapat pulih. Universitas Mulawarman juga mengingatkan Jokowi agar tidak lagi mengutamakan kepentingan dinastinya. [RE/***]
