PEMERINTAH Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam percepatan program reforma agraria di Sumut. .
Langkah strategis yang disiapkan diantaranya, penyelesaian redistribusi lahan eks HGU PTPN II, yang sudah lama terkendala. Juga akan menyiapkan regulasi tentang pengakuan hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat di Sumut.
Penegasan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin usai menyerahkan secara simbolis sertifikat pada masyarakat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (04/12/2023).
“Selain itu, Pemprov juga akan menyiapkan regulasi tentang pengakuan hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat di Sumut agar hak-hak masyarakat kecil dapat segera terakomodir dalam rangka peningkatan taraf hidupnya,” ucap Hassanudin.
Pemerintah ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini akan menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut dan perlu segera dilakukan secara masif dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pensertifikatan tanah.
“Pemprov Sumut beserta pemerintah kabupaten/kota akan siap bekerja sama dengan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyertifikatan tanah dalam jumlah yang besar,” ujar Hassanudin.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Askani mengatakan, pada acara tersebut diserahkan 200 sertifikat kepada masyarakat Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deliserdang.
Pihaknya menargetkan tahun 2023 sebanyak 73.114 bidang tanah telah tersertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Posisi penyelesaian kini sudah 97%, Insya Allah, akhir tahun kita mencapai target,” kata Askani.
Sementara itu, pada saat yang sama, Presiden Joko Widodo secara luring di Istana Presiden menyerahkan sebanyak 2,5 juta sertitikat tanah elektronik se-Indonesia. Presiden menyebut semestinya di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Pada tahun 2015, jumlah bidang tanah yang tersertifikasi baru ada 46 juta bidang.
“Saya tanya pada Menteri BPN waktu itu, setahun bisa mengeluarkan berapa? Setahun hanya kurang lebih 500 ribu, artinya rakyat harus menunggu 160 tahun lagi untuk semuanya bisa mendapat sertifikat,” kata Joko Widodo.
Kini total bidang tanah yang telah tersertifikasi mencapai kurang lebih 109 juta. Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2024 ada kurang lebih 120 juta bidang tanah. (Sipa Munthe/***)
