“JADI kemarin brief dari pusat, coba kita back up dari daerah dengan dua persen dari dana transfer umum itu, sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah dua persennya kira-kira sekitar Rp60 miliar.”
Hal tersebut, disampaikan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Rabu (07/09/2022).
Menurut Ganjar Pranowo, jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat akan ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Itu dilakukan untuk langkah antisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana bantuan tambahan atau bantalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga :
Nawal Lubis: “Ikan kaya gizi dan cegah stunting”
Dana itu, kata Ganjar Pranowo diambil dari dana transfer umum (DTU) dari Pemerintah Pusat sebanyak dua persen, atau sekitar Rp60 miliar.
Ganjar Pranowo pun berharap, ada alokasi dari APBD perubahan, yang dikonsentrasikan untuk bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk kerja yang cukup konkret adalah perbaikan rumah tidak layak huni, lengkap dengan jamban dan listrik.
“Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD, untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, insyaallah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi,” kata Ganjar Pranowo.
Baca juga :
Soal kematian santri Gontor, INI KATA Puan Maharani
Sejauh ini, kata Ganjar Pranowo, beberapa pekerjaan sudah dilakukan di Jawa Tengah. Misalnya, asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak ter-cover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.
“Sekarang saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum ter-cover, mana yang terkena dampak, agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran,” kata Ganjar Pranowo.
Perluasan itu, menurut Ganjar Pranowo, dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jateng sudah diminta untuk menghitung mana saja yang ada dan belum ter-cover.
Baca juga :
DPR sorot kinerja Kemenkominfo, kebocoran 1,3 miliar data, peristiwa sangat memalukan
Salah satu contohnya, laporan dari Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.
“Nah, ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojol (ojek online) saya minta betul-betul diperhatikan, karena dia yang pengguna paling banyak transportasinya, agar kemudian bisa mendapatkan jaminan. Kawan-kawan buruh juga betul-betul diperhatikan, agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada,” kata Ganjar Pranowo. (Humas Jateng/***)
