PEMKAB Simalungun sudah menjalankan beberapa program untuk menurunkan angka stunting, dari pemberian imunisasi kepada balita, pemberian bantuan kepada keluarga risiko stunting, pelayanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur.
Kemudian dalam mencegah stunting, Pemkab Simalungun juga menggelar kelas ibu hamil. Di kelas tersebut diberikan informasi mengenai program pengasuhan anak di 1.000 hari kehidupan, pengembangan dapur sehat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, saat mendampingi Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) Hasto Wardoyo, melakukan kunjungan kerja ke RS Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jum’at (01/07/2022).
“Dengan jumlah pendamping keluarga 2.088 orang di Simalungun, saya rasa ini jumlah yang cukup untuk megawasi keluarga dengan risiko stunting,” kata Radiapoh Hasiholan Sinaga semberi berharap, angka stunting di Simalungun bisa terus menurun dan bisa mencapai angka zero (nol).
Baca juga : Tanaman 8 rante dirusak, Barensius dan Julius lapor dan mohon perlindungan hukum ke Polres Simalungun
Bangga kencana dan percepatan penurunan stunting
Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo menyampaikan, kunjungannya ke Kabupaten Simalungun juga dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX tahun 2022, dan juga dalam kegiatan Akselerasi program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting menuju Simalungun Rakyat Harus Sejahtera. Yang mengusug tema “Ayo cegah stunting agar ke bebas stunting.”
Hasto Wardoyo mengatakan, jumlah penduduk Simalungun mencapai 1 juta jiwa dan angka stuntingnya 28 %, sementara cita-cita Presiden RI mencapai angka 14 %.
“Kami akan membantu Bupati beserta jajarannya agar angka 28% menjadi 14%. Maka hari ini dilakukan layanan kontrasepsi bersama pak Bupati yang luar biasa menyemangati para peserta dalam mengikuti layanan ini,” ujarnya.
Selanjutnya Hasto Wardoyo menjelaskan, pihak BKKBN di Simalungun 2.088 orang yang bertugas mendampingi keluarga untuk melaporkan siapa yang tinggi resiko stunting.
“Tim pendamping ini juga bertugas untuk mengindentifikasi siapa yang belum punya jamban dan rumah yang tidak layak huni karena BKKBN punya data by name by address lengkap, sehingga kami akan melakukan kerja sama dengan Kementerian PU untuk melakukan verifikasi mana yang diusulkan Bupati untuk kami laksanakan,” tutur Hasto Wardoyo.
Dalam menurunkan angka stunting, Hasto Wardoyo mengatakan, harus dimulai dari langkah pencegahan. Program Pemkab Simalungun sudah baik, dengan melakukan pencegahan ataupun pengawasan terhadap masyarakat yang akan menikah.
“Jadi program pak Bupati ini bagus sekali melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasaangan yang akan menikah tiga bulan sebelum menikah, karena disini (Simalungun) penduduknya 1 juta, setiap tahun dari 100 ribu yang lahir 16 ribu setiap tahunya, demikian juga dengan angka pernikahanya cukup tinggi,”papar Hasto.
Diterangkan Hasto, BKKBN memiliki 2.088 pendamping keluarga di Kabupaten Simalungun. Para pendamping ini bertugas mendampingi keluarga, dan melaporkan mana keluarga yang risiko stuntingnya tinggi.
“Jumlah pendamping saya rasa sudah cukup, dan kami minta laporan tentang keluarga, bisa dilaporkan secara update. Saya yakin dengan dukungan kader pendamping keluarga, tingkat stunting dapat di turunkan dan kami juga mengharapkan semua unsur untuk sama-sama mengatasi stunting,” ucap Hasto Wardoyo. (***)
